Kota Bandung, Satunews.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Gerakan _Rereongan Sapoe Sarebu_ (Poe Ibu) merupakan gerakan partisipatif berbasis gotong royong yang berlandaskan nilai kearifan lokal _silih asah, silih asih, silih asuh._
KDM – sapaan akrab Gubernur Dedi Mulyadi – menekankan bahwa tidak ada kebijakan gubernur untuk mengumpulkan uang sebesar Rp1.000 dari masyarakat, termasuk dari pelajar, pekerja, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Tidak ada kebijakan seperti itu. Yang ada hanyalah ajakan dari gubernur kepada seluruh jajaran pemerintah, mulai dari RT, RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, hingga wali kota untuk bersama-sama membangun solidaritas sosial,” ujar KDM melalui akun media sosialnya, @dedimulyadi71.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KDM menjelaskan, masih banyak warga yang menghadapi kesulitan biaya transportasi atau akomodasi saat berobat ke rumah sakit, meskipun layanan kesehatannya gratis.
“Ada yang tidak punya ongkos ke rumah sakit, tidak punya biaya untuk menunggu keluarga yang dirawat, bahkan kesulitan bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta,” tuturnya.
Menurut KDM, masalah-masalah sosial seperti itu dapat diselesaikan di tingkat lingkungan. Ia mengusulkan agar di setiap RT dibentuk bendahara atau pengelola dana yang dipercaya warga untuk menampung sumbangan sukarela sebesar Rp1.000 per hari di kotak yang disediakan di depan rumah masing-masing, mirip dengan tradisi _beas jimpitan_.
“Nanti kalau ada orang sakit, kemudian tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya, maka orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya dan setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang di RW ada grup WA sangat mudah,” jelasnya.
KDM juga mengimbau para bupati dan wali kota agar mengoordinasikan ASN di wilayahnya untuk aktif melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Jika nanti setiap hari di rumah dinasnya ada yang mengadu maka bisa melayani. Dan ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya maka bisa dibantu,” kata KDM.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengambil dana _Poe Ibu_ itu dan tidak akan mengkolektifkan. Dana yang dikelola oleh gubernur hanya dana operasional gubernur, digunakan untuk pelayanan rakyat.
“Tidak ada uang rakyat yang dikolektifkan. Dana operasional gubernur digunakan untuk layanan rakyat. Dan untuk layanan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat juga akan dikelola oleh bendahara yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah,” ungkapnya.
“Ada namanya _Balai Pananggeuhan_ uang itu dikumpulkan dari para ASN untuk memberikan sumbangsih, menolong sesama masyarakat. Enggak ada kaitan dengan APBD, engga ada kaitan dengan dana APBN,” tegasnya.
KDM menambahkan, gerakan serupa sebenarnya sudah lama hidup di masyarakat Jawa Barat. Ia berharap daerah-daerah yang sudah menerapkannya dapat terus mengoptimalkan layanan, sementara wilayah lain bisa mencontohnya.
“Gerakan ini bukan kewajiban, hanya ajakan. Mari kita menolong sesama kita, barangkali hari ini kita memberikan sumbangsih kepada seseorang, bisa jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan dan akhirnya ada tempat _pananggeuhan_, ada tempat mengadu di mana kita bisa meminta pertolongan hanya itu saja,” pungkas KDM.
(dr.j)
HUMAS JABAR
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
Adi Komar
