Kota Bandung, Satunews.id – 24 September 2025 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digembar-gemborkan sebagai kebijakan unggulan pemerintah kini berubah menjadi bencana kesehatan publik di Jawa Barat. Niat mulia untuk menyehatkan anak bangsa berulang kali justru berakhir dengan tragedi. Dalam lima bulan terakhir, kasus keracunan massal akibat MBG meledak di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat, menimbulkan keresahan, ketakutan, dan tanda tanya besar soal keamanan program ini.
Kasus pertama yang mencuat terjadi di Cianjur pada 21 April 2025. Sebanyak 78 siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 mendadak mual, muntah, dan pusing setelah menyantap menu MBG. Diduga, penyebabnya adalah ayam suwir yang sudah basi. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur bahkan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB), sebuah sinyal bahwa masalah ini bukan insiden kecil, melainkan ancaman serius terhadap kesehatan publik.
Tak lama berselang, giliran Bandung yang diguncang. Pada 29 April 2025, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit dengan gejala keracunan. Ironisnya, para siswa sudah mengeluhkan bau tak sedap dari makanan sebelum dikonsumsi. Fakta ini menunjukkan lemahnya kontrol kualitas sejak dari dapur penyedia hingga distribusi ke sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kejadian makin meluas. Di Bogor, pada Mei 2025, sebanyak 223 siswa dari sembilan sekolah mulai dari TK hingga SMA terkapar setelah mengonsumsi paket MBG. Pemerintah Kota Bogor kembali menetapkan status KLB. Pertanyaan yang muncul: bagaimana mungkin pola keracunan berulang, tetapi langkah antisipasi tidak pernah dijalankan secara serius?
Tragedi berikutnya terjadi di Tasikmalaya pada 1 Mei 2025. Sekitar 400 pelajar TK hingga SMP di Kecamatan Rajapolah mengalami mual, pusing, dan diare. Sebagian korban bahkan harus mendapat perawatan intensif di fasilitas kesehatan. Kasus ini menambah daftar panjang kegagalan pengawasan MBG di Jawa Barat.
Belum reda luka Tasikmalaya, Garut kembali memperlihatkan dampak buruk program ini. Pada 17 September 2025, sebanyak 569 siswa dari lima sekolah mengalami gejala keracunan setelah menyantap nasi ayam dari dapur MBG. Puluhan di antaranya terpaksa dirawat di rumah sakit. Jumlah korban yang begitu besar mempertegas bahwa masalah ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kegagalan sistemik.
Terbaru, di Bandung Barat (Cipongkor) pada 22 September 2025, 369 siswa dari berbagai tingkatan SD, MTs, SMP, hingga SMK menjadi korban keracunan massal. Pemerintah setempat akhirnya menghentikan sementara program MBG di wilayah tersebut. Namun penghentian parsial ini jelas tidak cukup. Bagaimana dengan daerah lain yang belum tersentuh evaluasi? Apakah kita harus menunggu jatuh korban lagi untuk bertindak?
Jika dihitung, lebih dari dua ribu pelajar di Jawa Barat sudah menjadi korban dalam kurun waktu singkat. Ribuan anak yang seharusnya menerima manfaat gizi justru terancam kesehatannya karena kelalaian negara. Ini adalah tamparan keras bagi pemerintah yang selama ini menjadikan MBG sebagai ikon pencitraan politik.
Fakta di lapangan menunjukkan pola kegagalan yang berulang. Kontrol kualitas yang lemah membuat makanan basi lolos ke piring siswa. Distribusi yang ceroboh menyebabkan makanan terkontaminasi di perjalanan. Pengawasan yang minim membuat vendor nakal bisa bertindak tanpa standar higienis yang jelas. Dan yang lebih parah, respon pemerintah selalu lambat, baru bergerak setelah ratusan anak jatuh sakit.
Kami menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi menganggap kasus ini sebagai insiden biasa. Korban sudah ribuan. Nyawa dan masa depan anak-anak sedang dipertaruhkan. Oleh karena itu, kami menuntut evaluasi total program MBG di Jawa Barat, termasuk penghentian sementara di semua daerah yang belum lolos audit dapur dan distribusi.
Publik juga berhak mendapatkan transparansi penuh: siapa penyedia katering, bagaimana mereka diaudit, serta apa sanksi yang dijatuhkan jika terbukti lalai. Tanpa keterbukaan, program ini akan terus dibayangi kecurigaan dan dianggap hanya proyek politik yang mengabaikan keselamatan rakyat.
Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mereka bukan kelinci percobaan. Mereka tidak boleh dijadikan korban demi ambisi politik jangka pendek. Pemerintah wajib menjamin bahwa setiap suap makanan yang masuk ke mulut siswa adalah aman, sehat, dan layak konsumsi.
Program MBG harus dibenahi atau dihentikan. Jika tidak, ia akan terus melahirkan korban baru, mencoreng kredibilitas kebijakan, dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat.
(red)
