Nasional, Satunews.id – Publik kembali diguncang dengan munculnya dugaan praktik jual beli tas impor ilegal melalui fitur live streaming di platform TikTok. Kali ini, sorotan publik mengarah pada sejumlah akun bernama (mp), (sa), dan (aa), yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan (eh), istri salah seorang pejabat aktif di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, (eh) diduga membeli tas impor ilegal dari akun-akun tersebut dengan harga berkisar Rp350 ribu hingga Rp1,25 juta per unit, lalu menjualnya kembali melalui akun TikTok bernama (dlb/dl). Dugaan ini menimbulkan asumsi bahwa aktivitas tersebut bukan sekadar jual beli pribadi, melainkan telah menjurus pada praktik bisnis yang berpotensi melanggar hukum.
Dalam keterangannya, (eh) mengakui bahwa dirinya telah berjualan tas sejak masa pandemi Covid-19 hingga kini. Ia juga menyebutkan niat untuk menjual secara offline melalui bazar, serta menegaskan tidak akan lagi memperjualbelikan produk ilegal. Namun demikian, dugaan keterlibatannya dalam rantai distribusi tas impor dari Korea, Cina, dan negara lainnya tetap menjadi sorotan publik, sekaligus memunculkan pertanyaan serius mengenai legalitas usaha tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan Pelanggaran Hukum
UU Kepabeanan (UU No. 17 Tahun 2006 jo. UU No. 10 Tahun 1995)
Pasal 102: Impor tanpa prosedur sah = penyelundupan.
Ancaman pidana: penjara 1–10 tahun dan/atau denda Rp50 juta – Rp5 miliar.
UU Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014)
Pasal 104–106: Perdagangan barang impor ilegal = tindak pidana perdagangan.
Sanksi: pencabutan izin usaha, penyitaan barang, hingga pidana penjara.
UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)
Pasal 62: Menjual barang tanpa kepastian mutu & legalitas = penipuan terhadap konsumen.
Ancaman: 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar.
UU Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2016)
Pasal 100: Mengedarkan tas bermerek palsu/KW = pelanggaran hak kekayaan intelektual.
Ancaman: 5 tahun penjara dan/atau denda Rp2 miliar.
Dampak yang Ditimbulkan
Kerugian negara: potensi bea masuk dan pajak lenyap.
Industri lokal tertekan: UMKM dan brand dalam negeri dipaksa bersaing dengan produk ilegal berharga miring.
Konsumen dirugikan: produk dijual mahal, padahal status hukumnya ilegal dan kualitasnya diragukan.
Menanggapi dugaan jual beli tas import illegal tsb, Agus Chepi Kurniadi selaku pembina media nasional Satunews.id mendesak aparat penegak hukum untuk segera:
Menelusuri dan mengusut tuntas dugaan jaringan perdagangan tas impor ilegal, mulai dari pemasok hingga jalur distribusi.
Menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat sesuai aturan hukum yang berlaku.
Memblokir akun-akun media sosial yang diduga menjadi etalase penyelundupan digital.
Hak Jawab
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak yang bersangkutan melalui pesan WhatsApp, namun tidak mendapat tanggapan dan akun redaksi justru diblokir.
Rilis ini disusun berdasarkan informasi yang dihimpun dari ybs. Apabila pihak-pihak yang disebutkan merasa keberatan atau dirugikan, redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi secara proporsional, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Tim)
