SATUNEWS.ID,BANDUNG – Pemerhati pendidikan Jawa Barat mempertanyakan tingginya anggaran Dinas Pendidikan di Jawa Barat. Pasalnya, dengan besarnya anggaran justru masih banyak kekurangan bangunan sekolah.
Hal ini disampaikan pemerhati pendidikan Jawa Barat Deny Badai yang mana menyebutkan jika anggaran pendidikan Jawa Barat nilainya cukup besar tetapi peruntukannya tidak jelas dan tidak transparan.
Menurutnya, proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat masih terkendala jika tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita ketahui, anggaran pendidikan di Indonesia diprioritaskan minimal 20% dari APBN dan APBD, termasuk di Jawa Barat. Anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun demikian, kami menilai masih banyak catatan dan pertanyaan mendasar terkait fungsi pendidikan yang terdiri dari program layanan pendidikan, penyediaan sekolah dan guru, peningkatan kualitas pendidikan, pemenuhan sarana prasarana, baik dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat maupun daerah,” kata Deny Badai, saat ditemui, Jumat 24/01/2025.
Menurutnya, di lapangan, masih sering kita temui ruang kelas maupun bangunan sekolah yang rusak ringan bahkan berat, serta kurang layak. Hal ini menjadi perhatian serius sejak 2022 hingga 2024.
“Besarnya anggaran pendidikan ini seharusnya dibarengi dengan ketersediaannya ruang kelas baru, atau sekolah baru yang signifikan di Jawa Barat dalam upaya pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Tidak hanya sebatas menggulirkan aturan PPDB semata, tetapi tidak dibarengi pemerataan jumlah sekolah atau sarana prasarananya,” jelas Deny.
Deny meminta pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk turun tangan melakukan pemeriksaan bahkan penyeledikan terkait dengan besarnya anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran.
“Tingginya alokasi anggaran yang diperuntukan dalam pendidikan di Jawa Barat tak sebanding dengan Sarpras serta infrastruktur yang ada di sekolah, Kami meminta pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk turun tangan segera melakukan pemeriksaan atau penyeledikan kepada pihak-pihak terkait guna terciptanya penyelenggaraan proses belajar mengajar yang baik dan transparan di Jawa Barat,” pungkasnya. (***)
