Ganjar Pranowo Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Presiden Jokowi, PDIP Langsung Syok, Puan Bilang Begini

Satunews.id

- Redaksi

Rabu, 22 November 2023 - 07:44 WIB

501 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SATUNEWS.ID

JAKARTA || Ini kan yang ngomong Pak Ganjar. Jadi nanya ke Pak Ganjar, kok nanyanya ke saya terus gitu kan. Yang pasti adalah kita akan mengevaluasi kalau kemudian hal itu benar atau tidak benar,” kata Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Puan mengatakan PDIP akan terus menaruh perhatian lebih bagi penegakan hukum di Indonesia. Ia menegaskan hukum harus dijalankan dengan jujur dan seadil-adilnya.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tapi terkait dengan masalah penegakan hukum akan menjadi satu consent bagi PDIP ya. Penegakan hukum harus dilakukan secara benar, baik, jujur, seadanya yang terjadi, adil dan tentu saja tidak tebang pilih,” imbuh Ketua DPR RI Ini.

Ganjar sebelumnya menilai penegakan hukum hingga HAM era Jokowi merah.

Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11).

Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.

Ganjar diberi pertanyaan, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.

( Zainal Arifin Mochta )**

Berita Terkait

Bonus Produksi Panas Bumi Disalurkan, Jalan Desa Marga Mukti Digarap di 12 Titik
Realisasi Aspirasi Warga Londok: Kang DS Jadi Bupati Pertama yang Menginjakkan Kaki dan Menargetkan Jalan Mulus
Prajurit Muda TNI AD Sabet Juara 2 Lomba Lari 10K di Tasikmalaya
Bupati Dadang Supriatna di ITMW 2025: Kabupaten Bandung Raih Penghargaan Indonesia People-Centric Regency
Uben Yunara Diamankan Pihak Kepolisian, Begini Kata Kuasa Hukum Pelapor
Camat Nia, Proses Pemberhentian Kades Tidak Bisa Dilakukan Secara Spontan
Waka DPR RI Cucun Syamsurijal: Kehadiran Negara Penting dalam Kembangkan Seni Qasidah
Tak Ada Ampun! Reklame Tak Berizin di Bandung Disegel Satgas Kepatuhan Pajak

Berita Terkait

Selasa, 21 Oktober 2025 - 21:24 WIB

DLH Kabupaten Bandung Genjot Uji Air Bersih dan Kelola Sampah Demi Suksesnya Program MBG

Selasa, 21 Oktober 2025 - 17:17 WIB

Kades Cukanggenteng Kena Tegur, Bupati Minta Perbaiki Kinerja dan Komunikasi

Selasa, 21 Oktober 2025 - 14:41 WIB

Wamenkes RI Apresiasi Komitmen Bupati Bandung dalam Program MBG

Selasa, 21 Oktober 2025 - 11:41 WIB

Dinsos Kabupaten Bandung Salurkan BLT DBHCHT Tahap II untuk Buruh Tani Tembakau dan Miskin Ekstrem

Senin, 20 Oktober 2025 - 17:26 WIB

Kang DS: Jangan Hanya di Balik Meja, Bergerak ke Lapangan Gali Potensi PAD

Sabtu, 18 Oktober 2025 - 21:38 WIB

Warga Mekarsari Cikawung Baleendah Keluhkan Polusi Udara Ternak Yang Berada Ditengah Pemukiman

Sabtu, 18 Oktober 2025 - 15:04 WIB

Jalan Gang Mulus, Berkat Program Bupati Bandung

Kamis, 16 Oktober 2025 - 14:39 WIB

Tak Ada Ampun, Reklame Ilegal di Bandung Dibongkar Satgas Gabungan

Berita Terbaru

KUNJUNGAN WAMENDES : Pj Bupati Bekasi Dedy Supriyadi mendampingi kunjungan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria ke Eco Wisata Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan, pada Selasa (12/12/2024).

Berita

Pemkab Dukung Swasembada Pangan dan Wisata Lokal

Rabu, 13 Nov 2024 - 13:31 WIB