Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengusulkan, BSSN segera dii Audit, ini kondisinya!

Satunews.id

- Redaksi

Kamis, 14 September 2023 - 04:02 WIB

503 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta // Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengusulkan agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyusun program kerja audit forensik keamanan cyber. Pernyataan ini dia ungkapkan menanggapi ramainya kabar soal hacker China yang cukup masif mulai mentarget entitas-entitas pemerintah di Amerika dan Eropa. Dia pun mempertanyakan BSSN apakah sudah menyusun program kerja untuk membuat pertahanan keamanan cyber nasional.

“Pertanyaan saya adalah terkait dengan cyber security kita, apakah BSSN punya rencana program kerja paling tidak, kalau di 2023 belum, di 2024 akan ada proses audit forensik yang cukup mendalam terkait dengan cyber security kita,” ungkap Sukamta saat rapat dengan Kepala BSSN di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Politisi dari Fraksi PKS ini menyampaikan, negara lain sedang ribut, Inggris dan Amerika sudah melakukan antisipasi. Bahkan, perusahaan asal China Huawei selalu di dampingi dengan aparat intelijen di dalam perusahan-perusahan. Namun Sukamta merasa heran kenapa BSSN belum ada pergerakan.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nah di kita kan anteng-anteng aja nih. Nah antengnya ini karena kita paham dan menguasai masalah atau karena kita gak paham. Nah mohon saya dibantu, kalau perlu kita DPR usulkan supaya BSSN membuat audit forensik terkait dengan keamanan cyber kita pak ketua,” papar Sukamta.

Dia pun menjelaskan, bahwa Indonesia sudah 20 tahun lebih, infrastruktur telekomunikasi dan transmisi dalam keadaan kritis.

“Saya khawatir justru sudah dimasuki oleh mereka ini. Karena pada awal 90an dulu, ketika perusahaan telekomunikasi terjebak pada situasi di mana mereka harus ekspansi, namun mereka tidak punya sumber daya yang cukup secara finansial,” ungkap Sukamta.

Menurutnya Pemerintah harus mewaspadai dan melakukan langkah antisipasi pengamanan cyber.

“Huawei mereka datang dengan konsep model bisnis yang tidak bisa ditolak, yaitu konsep sewa pakai infrastruktur, di mana huawei membiayai semuanya, dan telkom hanya menyewa infrastrukturnya. Tentu ini permainan bisnis yang dibuat terpisah dan saya tidak tahu apakah regulator BRTI dulu maupun BSSN hari ini memahami permainan ini atau enggak,” tandas Sukamta.

(Red)**

Berita Terkait

Ketua DPRD Kota Bandung Apresiasi Peluncuran 12 Layanan Psikolog Klinis di Puskesmas: Komitmen Nyata untuk Kesehatan Mental Warga
Bupati Jeje Tetapkan 131 Proyek Strategis KBB 2026, Jalan dan Puskesmas Jadi Prioritas
Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus Pajak Motor, Ganti Jalan Berbayar: Pakai Baru Bayar
Fahmi Ummi Hadir, Wawenag: Perempuan Harus Jadi Subjek, Bukan Objek
Kabid SDA SDABMBK Kabupaten Bekasi Disorot, Diduga Miliki CV Keluarga di Proyek Konstruksi
Wabup Subang Hadiri Rakor Sampah Jabar, Target 120 Mesin Pengolah untuk 600 Ton Sampah Per Hari
Bupati Garut Ingatkan: Jangan Jadikan Event Alasan Bertindak Tak Pantas
Pameran “AUM di Tengah Realitas Hybrid” Hadirkan Spiritualitas Bali di Ruang Seni Bandung

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 16:20 WIB

Pengawasan Anggaran hingga Peluang Kerja Sama Dibahas Dalam Pertemuan DPRD Jawa Barat dengan Kongres Republik Rakyat Tiongkok

Selasa, 12 Mei 2026 - 22:43 WIB

Ketua DPRD Kota Bandung Apresiasi Peluncuran 12 Layanan Psikolog Klinis di Puskesmas: Komitmen Nyata untuk Kesehatan Mental Warga

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:54 WIB

Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus Pajak Motor, Ganti Jalan Berbayar: Pakai Baru Bayar

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:51 WIB

Fahmi Ummi Hadir, Wawenag: Perempuan Harus Jadi Subjek, Bukan Objek

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:08 WIB

Kabid SDA SDABMBK Kabupaten Bekasi Disorot, Diduga Miliki CV Keluarga di Proyek Konstruksi

Selasa, 12 Mei 2026 - 18:12 WIB

Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025

Selasa, 12 Mei 2026 - 12:12 WIB

‎83 Rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 Disampaikan dalam Rapat Paripurna

Selasa, 12 Mei 2026 - 10:37 WIB

Pemdes Klapanunggal Tancap Gas Bangun Infrastruktur, Kades Gonon Turun Langsung Kawal Pengaspalan Jalan Warga

Berita Terbaru