SATUNEWS.ID
KAB BANDUNG — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, Tatang Kusnawan, memberikan penjelasan mengenai akumulasi piutang pajak daerah senilai Rp 713 miliar yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Bandung periode 1994–2023.
Tatang menegaskan, Pemkab Bandung sama sekali tidak membiarkan piutang pajak tersebut terlantar tanpa penanganan. Justru berbagai langkah strategis telah dan terus dilakukan untuk menagih hak-hak daerah tersebut.
“Angka Rp713 miliar itu adalah akumulasi sejak diserahterimakan dari KPP Pratama ke Pemerintah Kabupaten Bandung, utamanya berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menumpuk selama puluhan tahun,” jelas Tatang kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Ia juga menegaskan, nilai total tersebut belum tentu dapat ditagih sepenuhnya, mengingat usia piutang yang sudah puluhan tahun.
Banyak faktor yang membuat penagihan menjadi kompleks, mulai dari perpindahan wajib pajak, perubahan kepemilikan objek, hingga ketidakjelasan data.
Sebagai langkah memudahkan masyarakat melunasi kewajibannya, Pemkab Bandung telah meluncurkan kebijakan pemutihan denda. Kebijakan ini memberikan penghapusan seluruh denda PBB-P2 untuk tahun pajak 1994 hingga 2023, sehingga wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya saja.
Kelebihan lain dari program ini, penghitungan penghapusan denda dilakukan secara otomatis oleh sistem. Wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Bapenda maupun mengajukan permohonan tertulis.
Bahkan bagi warga yang kini berdomisili di luar Kabupaten Bandung tetap dapat melunasinya di tempat domisili masing-masing.
“Program pemutihan denda ini sudah digelar berulang kali sejak tahun 2021. Terakhir, kami mempertegas kembali penghapusan denda untuk periode 1994 hingga 2024 melalui peraturan yang berlaku,” ungkapnya.
Ke depannya, Bapenda Kabupaten Bandung menyiapkan langkah lebih sistematis. Pertama, dilakukan validasi menyeluruh terhadap data piutang untuk memilah mana yang masih bisa ditagih dan mana yang tidak lagi memungkinkan, baik karena objek tidak ditemukan, wajib pajak tidak ada, maupun karena sudah kedaluwarsa.
Kedua, penagihan akan diprioritaskan pada piutang bernilai besar melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, hingga keterlibatan juru sita pajak.
Bapenda juga memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri, di mana pihak kejaksaan membantu proses penagihan berdasarkan surat kuasa khusus dari Bapenda.
Sementara itu, piutang yang terbukti secara sah tidak dapat lagi ditagih akan diusulkan untuk dihapus dari pembukuan, tentunya melalui prosedur resmi dengan Keputusan Bupati dan dilengkapi bukti-bukti upaya penagihan yang telah dilakukan.
Tatang juga menanggapi terkait adanya 253 paket pekerjaan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bapenda yang sempat memicu pertanyaan publik. Ia menjelaskan bahwa banyaknya jumlah paket belum tentu menunjukkan adanya pemecahan paket untuk menghindari tender.
“Dugaan pemecahan paket baru dapat dikatakan sah jika terbukti secara substansi adalah satu kebutuhan, satu waktu, dan satu sumber dana, lalu sengaja dipecah-pecah agar lolos proses tender,” tegasnya.
Ia menambahkan, perbedaan kegiatan, lokasi, maupun output seperti publikasi, sosialisasi, dan operasional—adalah hal yang wajar dan sesuai dengan aturan terbaru, yaitu Perpres Nomor 46 Tahun 2025, selain tetap merujuk pada Perpres 12 Tahun 2021.
Dengan berbagai langkah ini, Bapenda Kabupaten Bandung berkomitmen terus memperbaiki pengelolaan piutang pajak daerah sekaligus meningkatkan pelayanan dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (**)


























