Satunews.id, l KABUPATEN BOGOR – Kabar gembira bagi warga Kabupaten Bogor. Program legendaris Samisade (Satu Miliar Satu Desa) yang dulu menjadi ikon pembangunan Desa kini resmi bertransformasi dan naik nilainya menjadi Rp1,5 Miliar per desa/kelurahan melalui program Bantuan Keuangan (Bankeu) Akselerasi Pembangunan Desa Tahun 2026.
Kenaikan ini bukan sekadar isu. Data resmi Pemkab Bogor menyebutkan kenaikannya adalah penambahan nominal tetap (fix increase) sebesar Rp500 Juta dari nilai awal, atau setara kenaikan 50%.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rincian Transformasi Anggaran:
Nilai Sebelumnya (Samisade): Rp1.000.000.000 (Rp1 Miliar) per desa – fokus utama infrastruktur fisik (betonisasi jalan desa, drainase, dan lain lain.
Nilai Baru (Bankeu 2026): Rp1.500.000.000 (Rp1,5 Miliar) per desa/kelurahan.
Besaran Kenaikan: Rp500.000.000 (50% dari nilai awal Rp1 Miliar).
Sifat Baru: Lebih Fleksibel Jika dulu Samisade kaku hanya untuk infrastruktur, kini Bankeu Rp1,5 Miliar bersifat multi-sektor dan fleksibel, mencakup:
Infrastruktur Jalan desa, jembatan, irigasi, betonisasi.Non-Infrastruktur: Pengelolaan sampah Desa, insentif guru ngaji, insentif kader Posyandu, RT/RW, Linmas.
SDM Unggulan: Program Satu Desa Satu Sarjana untuk mencetak sarjana dari Desa
Transformasi ini dinilai sebagai lompatan besar dalam pemerataan pembangunan dari Desa.
RD. HADI HARYONO.C.CPL : JANGAN HANYA SENANG, TAPI KAWAL.
Menyikapi kenaikan Anggaran jumbo ini, Pemerhati Pembangunan Nasional, Rd. Hadi Haryono, C.CPL memberikan apresiasi sekaligus peringatan keras.
“Saya apresiasi Pemkab Bogor yang menaikkan Samisade dari Rp1 Miliar menjadi Rp1,5 Miliar per desa. Ini langkah maju, kenaikan 50% atau Rp500 juta itu bukan angka kecil. Jika ada 416 desa/kelurahan di Kabupaten Bogor, berarti total anggaran yang digelontorkan hampir Rp624 Miliar! Ini uang rakyat yang sangat besar”, ujar Rd. Hadi Haryono, Jum’at (16/10/2026).
“Tapi ingat, semakin besar anggaran, semakin besar pula potensi penyimpangannya. Sifatnya yang fleksibel dari infrastruktur ke non-infrastruktur seperti insentif guru ngaji, kader posyandu, hingga pengelolaan sampah – ini rawan mark-up dan fiktif jika tidak dikawal. Saya meminta secara tegas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, tokoh pemuda, BPD, LPM, dan media untuk awasi dan kawal anggaran Bankeu Rp1,5 Miliar ini. Jangan sampai jadi bancakan”, tegasnya.
Rd. Hadi yang dikenal vokal Untuk mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk mengawal, Serta memberikan 4 poin pengawasan untuk warga Bogor:
1. Kawal Musyawarah Desa: Pastikan Rp1,5 Miliar dibahas transparan di Musdes, bukan keputusan sepihak Kades.
2. Cek Fisik dan Non-Fisik: Betonisasi berapa meter? Sampah dikelola bagaimana? Guru ngaji berapa orang yang dapat insentif? Harus ada data by name by address.
3. Tolak Pungli serta Potongan: Jika ada oknum yang memotong dengan alasan fee atau upeti, segera laporkan ke APH.
4. Dokumentasikan:* Foto papan proyek, nota, dan bukti penyaluran. Jadikan desa melek anggaran.
“Saya dari Sukabumi melihat Bogor. Kalau Rp1,5 Miliar ini benar-benar sampai ke rakyat, jalan desa mulus, sampah beres, guru ngaji sejahtera, dan ada satu sarjana per desa – ini bisa jadi model nasional. Tapi kalau dikorupsi, ini akan jadi skandal terbesar. Kami siap dampingi warga Bogor yang menemukan penyimpangan dalam program Bantuan keuangan ini”, pungkas Rd. Hadi Haryono.
Pemkab Bogor sendiri menegaskan Bankeu Rp1,5 Miliar ini adalah komitmen Bupati-Wakil Bupati untuk akselerasi pembangunan desa. Kini bola ada di tangan warga: mau jadi penonton atau jadi pengawas?.
Editor: Anjar S’N
