Satunews.id, Bogor – Pemangkasan Dana Desa 2026 bukan sekadar angka di atas kertas. Di Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, kondisi ini menjadi tekanan nyata, program terpangkas, harapan dipertaruhkan, dan pertanyaan soal keadilan muncul di tengah warga.
Pemerintah Desa Sukahati menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan Musyawarah Desa (Musdes) dalam satu rangkaian agenda. Forum ini menjadi ruang krusial, bukan hanya membahas anggaran, tetapi juga menentukan arah nasib warga.
Musdesus difokuskan pada penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD 2026. Sementara Musdes membahas ulang APBDes yang kini harus “dipaksa realistis” akibat pemangkasan dana dari pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir dalam forum Kepala Desa H. Endang Gunawan, perwakilan Kecamatan Citeureup Ponco, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPD, perangkat desa, serta Ketua RW dan RT. Kehadiran semua unsur ini menegaskan bahwa keputusan yang diambil akan berdampak pada banyak warga.
Dalam forum, Kepala Desa H. Endang Gunawan menegaskan bahwa anggaran dipangkas dan tidak semua program bisa dilaksanakan. “Kita harus memilih—dan pilihan itu tidak mudah,” ujarnya.
Perwakilan Kecamatan Citeureup, Ponco, menambahkan bahwa kondisi serupa terjadi di seluruh desa. Infrastruktur jalan dan kebutuhan mendesak menjadi prioritas, sementara program lain harus siap ditunda.
Ketegangan semakin terasa saat pembahasan BLT-DD berlangsung. Data calon penerima dibuka, diuji, dan diperdebatkan. Di balik angka dan dokumen, terdapat wajah-wajah warga yang berharap bantuan. Keputusan yang diambil berisiko menimbulkan kecemburuan sosial.
Peran RT dan RW menjadi sangat penting. Mereka dituntut jujur, objektif, dan berani, karena satu rekomendasi bisa menentukan siapa yang menerima bantuan dan siapa yang tersisih.
Dalam pembahasan perubahan APBDes, arah kebijakan semakin jelas: pangkas yang tidak prioritas, selamatkan yang mendesak. Namun konsekuensinya, sejumlah program pembangunan harus ditunda, dan sebagian harapan warga harus menunggu lebih lama.
Pemerintah desa berada di persimpangan sulit: menjaga kepercayaan masyarakat atau menghadapi risiko kekecewaan. Meski begitu, komitmen tetap disuarakan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk bekerja setengah hati. Setiap rupiah harus terasa manfaatnya, dan yang paling membutuhkan harus tetap didahulukan.
Musyawarah ini bukan sekadar soal angka atau dokumen anggaran. Ini soal keberpihakan nyata, keberanian memilih di tengah tekanan, dan integritas dalam menegakkan keadilan untuk rakyat.
Kini masyarakat Desa Sukahati menunggu pembuktian. Apakah keputusan hari ini benar-benar adil? Apakah bantuan tepat sasaran? Atau justru menyisakan tanda tanya? Di tengah anggaran yang menyusut, harapan warga justru semakin menguat: pemerintah harus hadir bukan hanya dengan janji, tetapi dengan bukti nyata.
(Aminah)
