KDM Dorong Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pelayanan Publik di Desa

- Redaksi

Senin, 28 April 2025 - 19:24 WIB

5022 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KDM Dorong Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pelayanan Publik di Desa

 

KOTA BANDUNG –

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Satunews.id- Pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan menjadi hal penting dalam mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat.

 

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai melakukan Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, Senin (28/4/2025).

 

Dalam rakor tersebut hadir Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN serta Kepala Badan Gizi Nasional.

 

Selain itu juga hadir Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa/Lurah dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

 

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sampai tingkat desa/kelurahan, Gubernur Dedi Mulyadi berharap dapat menghadirkan solusi bagi masyarakat dalam merealisasikan peningkatan kesehatan, penanganan sampah yang lebih baik hingga ketahanan pangan.

 

“Kita membuat komitmen-komitmen, melakukan percepatan terhadap apa yang menjadi kebutuhan publik di Jawa Barat,” sebut KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.

 

Menurutnya, wilayah perdesaan menjadi titik sentral di Jawa Barat. Maka dari itu, infrastruktur penunjang untuk melayani warga harus segera diperbaiki.

 

“Ada infrastruktur peningkatan kesehatan masyarakat, penanganan _stunting_, pencegahan kematian ibu hamil, pencegahan ibu hamil meninggal ketika melahirkan, dan pencegahan balita meninggal karena proses sedang dilahirkan. Kemudian peningkatan ketahanan pangan, koperasi desa, dan sekolah rakyat,” paparnya.

 

Ia berharap melalui kolaborasi kolektif antara pemerintah pusat dan daerah bisa mengintegrasikan pelayanan yang lebih baik dan bermanfaat bagi warga.

 

“Itu yang menjadi sesuatu hari ini, terintegrasi antara pemerintah pusat sampai tingkat RT,” tandas KDM.

(Tim/red)

Berita Terkait

Penilaian Subjektif Dan Objektif
PRIMA Citeureup Gelar Pawai Obor Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, Ditutup dengan Tasyakuran dan Potong Tumpeng
H. Deden Mulyana Hadiri Festival Ternak Domba Garut, Dukung Pelestarian Budaya dan Kemajuan Peternak
Polda Sumsel Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Jalanan, Tujuh Terduga Pelaku Masih Diburu
Kolam Retensi Tegalluar Jadi Solusi Banjir Bojongsoang, DPRD Siap Kawal Realisasinya
Samsu Dawam, S.H. Siap Mencalonkan Diri Kembali sebagai Kepala Desa Karang Asih Periode 2026–2034
Peringati Hari Lahir Pancasila, Lurah Akim Ajak Warga Jayabakti Perkuat Gotong Royong
Gelorakan 1 Juni, Kades Sukabudi Iim Pitung Ajak Warga Jadikan Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa

Berita Terkait

Minggu, 21 Juni 2026 - 18:49 WIB

Ribuan Jamaah Padati Lapangan Cibeber Sejak Pagi, Milad Sinling ke-13 dan Tabligh Akbar Muharram 1448 H Perkuat Persatuan Warga Cikahuripan

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:35 WIB

Pemkot Bandung Siapkan Nobar Piala Dunia di Ruang Publik, Tunggu Persetujuan Hak Siar TVRI dan RRI

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:30 WIB

Tragedi Jalan Pasteur Jadi Perhatian, Pemkot Bandung Percepat Koordinasi Perbaikan Infrastruktur Demi Keselamatan Warga

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:27 WIB

Investasi Kota Bandung Tembus Rp11 Triliun, Pemkot Dorong Transformasi Transportasi, Hunian, dan Infrastruktur Modern

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:22 WIB

Lonjakan Wisatawan Dorong Ekonomi Bandung, Pemkot Fokus Perkuat Pasokan Pangan dan Kendalikan Inflasi

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:19 WIB

Ketahanan Pangan Bandung Diperkuat, Pemkot Kaji Skema Lumbung Pangan untuk Amankan Pasokan Strategis

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:15 WIB

Satpol PP Bandung Tertibkan Reklame Videotron Melintang di Jalan Riau, Penataan Wajah Kota Terus Diperkuat

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:08 WIB

Pemkot Bandung Tegaskan Faskes Wajib Layani Pasien, Tak Boleh Menolak Karena Alasan Biaya

Berita Terbaru

DAERAH

Penilaian Subjektif Dan Objektif

Minggu, 21 Jun 2026 - 07:45 WIB