BOM KAB. BOGOR: Rp21 Miliar Anggaran Publikasi Menguap, Dari Diskominfo Hingga 40 Kecamatan Diduga Jadi Bancakan Media Bodong – BPK & KPK Diminta Turun
CIBINONG, satunews.id- Skandal dugaan kebocoran anggaran publikasi di Kabupaten Bogor akhirnya terbongkar. Hasil investigasi tim satunews.id bersama jaringan selama dua pekan, berdasarkan data resmi SIRUP LKPP, DPA APBD, dan LHP BPK RI, menemukan total anggaran publikasi yang fantastis, mencapai Rp21,43 Miliar hanya dalam kurun 2024-2026. Anggaran itu tersebar di tiga kantong besar: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Sekretariat DPRD, Bappenda, hingga 40 kecamatan yang selama ini luput dari pengawasan.
Data paling mencengangkan datang dari Diskominfo Kabupaten Bogor. Pada tahun anggaran 2026 saja, melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, Diskominfo mengalokasikan belanja langganan internet dan peralatan jaringan sebesar Rp3.580.016.213. Rinciannya, belanja langganan internet Rp887,8 juta, internet perangkat daerah Rp1,73 miliar, internet pusat data Rp600 juta, dan modal peralatan jaringan Rp353,8 juta. Ironisnya, berdasarkan penelusuran lapangan, fasilitas internet gratis yang dibanggakan itu hanya terpusat di 10 titik strategis perkotaan, seperti halaman kantor Diskominfo, BPBD, Disdukcapil, rumah dinas Wakil Bupati, MPP, Taman Siliwangi, Masjid Baitul Faidzin, dan Taman Pancakarsa. Warga di pelosok desa seperti Cigelung, Kecamatan Jasinga yang jaraknya puluhan kilometer dari pusat kota, sama sekali tidak menikmati fasilitas yang dibiayai APBD uang seluruh rakyat Bogor itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Itu baru internet. Belum lagi pos belanja publikasi media online dan advertorial Diskominfo yang pada APBD 2024 mencapai pagu Rp2,15 miliar dengan realisasi Rp1,98 miliar atau 92 persen. Kemudian ada belanja videotron dan billboard Rp750 juta dengan realisasi Rp680 juta. Jika ditotal, Diskominfo saja memegang anggaran publikasi dan jaringan sekitar Rp6,48 miliar.
Kantong kedua ada di DPRD Kabupaten Bogor melalui Sekretariat Dewan (Sekwan). Berdasarkan DPA, ada dua pos besar. Pertama, belanja publikasi kinerja DPRD dengan pagu Rp1,8 miliar dan realisasi Rp1,75 miliar atau 97 persen. Kedua, belanja media cetak dan online untuk kegiatan reses anggota DPRD dengan pagu Rp950 juta dan realisasi Rp920 juta atau 96 persen. Total di DPRD mencapai Rp2,75 miliar. Pertanyaan besar muncul, apakah publikasi yang dibayar DPRD ini adalah berita yang sama yang sudah dibayar Diskominfo? Jika ya, ini adalah praktik duplikasi anggaran, satu berita dibayar dua hingga tiga kali dengan SPJ berbeda.
Kantong ketiga yang tak kalah mengejutkan adalah Bappenda Kabupaten Bogor. Setelah sempat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus sebelumnya, Bappenda masih mengalokasikan belanja publikasi pencitraan media dengan pagu Rp1,2 miliar dan realisasi Rp1,15 miliar. Keberanian menganggarkan publikasi pencitraan pasca penggeledahan KPK ini menjadi tanda tanya besar bagi publik.
Namun yang paling luput dan paling besar nilainya ada di tingkat kecamatan. Selama ini publik hanya fokus ke Diskominfo dan DPRD, padahal 40 kecamatan di Kabupaten Bogor punya anggaran publikasi sendiri-sendiri yang disamarkan dalam nomenklatur lain. Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 senilai total Rp31,6 triliun dan penelusuran SIPD Kemendagri, anggaran publikasi kecamatan tidak ditulis terang-terangan sebagai belanja publikasi.
Modus penyamarannya ada di tiga pos. Pos pertama adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan nomenklatur Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, isinya adalah langganan koran dan media online untuk kantor camat, nilainya Rp25 juta hingga Rp50 juta per tahun per kecamatan. Pos kedua adalah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dengan nomenklatur Publikasi Kinerja Kecamatan dan Musrenbang, isinya membayar media untuk meliput Musrenbang, reses bupati di kecamatan, hingga HUT RI, nilainya Rp100 juta hingga Rp250 juta per tahun. Ini pos yang paling rawan bocor karena SPJ nya seringkali hanya kwitansi tanpa link bukti tayang. Pos ketiga adalah Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan nomenklatur Transparansi Publikasi APBDes dan Realisasi Anggaran, yang seharusnya untuk papan informasi desa, namun sering dipakai untuk cetak baliho pencitraan camat, nilainya Rp75 juta hingga Rp150 juta.
Jika tiga pos itu ditotal, satu kecamatan bisa memegang anggaran publikasi Rp200 juta hingga Rp400 juta per tahun. Dengan 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, mulai dari Babakan Madang, Bojonggede, Cariu, Ciampea, Cibinong, Cisarua, Citeureup, Caringin, Dramaga, Gunung Putri, Gunung Sindur, Jasinga, Jonggol, Kemang, Klapanunggal, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Parung, Parung Panjang, Rancabungur, Sukajaya, Sukamakmur, Sukaraja, Tajurhalang, Tamansari, Tanjungsari, Tenjo, Tenjolaya, Cigombong, Cigudeg, Cijeruk, Cileungsi, Ciomas, Cibungbulang, Ciseeng, hingga Rumpin, maka total anggaran publikasi tingkat kecamatan mencapai Rp8 miliar hingga Rp16 miliar per tahun. Tim http://MiiNews.id mengambil nilai tengah Rp12 miliar per tahun. Angka ini belum pernah diungkap media manapun.
Jika ditotal keseluruhan, Rp6,48 miliar Diskominfo plus Rp2,75 miliar DPRD plus Rp1,2 miliar Bappenda plus Rp12 miliar kecamatan, maka total belanja publikasi Kabupaten Bogor tembus Rp21,43 miliar. Jumlah yang sangat fantastis di tengah kebijakan efisiensi yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri.
Padahal, pada 19 Februari 2025 lalu, Pj Bupati Bogor Bachril Bakri sudah menyampaikan kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Dalam Inpres tersebut, Pemkab Bogor memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, dan juga membatasi anggaran untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar dan FGD. Pertanyaannya, jika Inpres sudah memerintahkan pangkas 50 persen anggaran publikasi, mengapa realisasi belanja publikasi Diskominfo dan DPRD masih 92 hingga 97 persen, hampir 100 persen cair?
Dugaan kebocoran mengarah pada lima modus klasik. Pertama, mark up harga satuan. Harga pasar advertorial media online lokal Rp500 ribu, namun di SPJ ditulis Rp3 juta, selisih Rp2,5 juta dikali 100 media sama dengan Rp250 juta. Kedua, media bodong atau tidak terverifikasi Dewan Pers. Nama media ada di daftar penerima, namun websitenya tidak aktif dan tidak ada berita Pemkab Bogor. Ketiga, duplikasi kegiatan, satu kegiatan dipublikasikan di tiga OPD berbeda dengan anggaran masing-masing. Keempat, potongan fee atau cashback 20 hingga 30 persen kepada oknum PPTK atau PPK setelah pencairan, ini yang menjadi ranah KPK. Kelima, proyek tanpa papan dan tanpa transparansi bukti tayang.
Atas temuan ini, satunews.id mendesak dua lembaga audit untuk turun. Pertama, BPK RI Perwakilan Jawa Barat untuk melakukan audit investigatif terhadap Pengguna Anggaran (PA) yaitu Kepala Diskominfo, Sekwan DPRD, Kepala Bappenda, dan 40 Camat, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK, dan bendahara pengeluaran TA 2024-2026. BPK diminta memeriksa kewajaran harga, kelengkapan SPJ, dan bukti tayang berupa link berita. Kedua, KPK RI untuk masuk jika ditemukan unsur pidana seperti permufakatan jahat, suap, dan fee. KPK perlu memeriksa LHKPN pejabat terkait, rekening koran perusahaan media penerima, dan pola pemenang tender yang itu-itu saja di LPSE Kabupaten Bogor.
Redaksi satunews.id meninggal respon baik melalui PPID Diskominfo dan PPID Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor untuk meminta rincian nama media penerima, nilai kontrak, dan link bukti tayang.
Melalui gak jawab dan gak koreksi dari berita ini, Masyarakat Kabupaten Bogor berhak tahu, kemana larinya Rp21 miliar uang publikasi itu, sementara jalan desa masih rusak dan internet desa pelosok masih lemot.
Penulis: Satunews.id
*Editor: Redaksi*
Sumber Data: SIRUP LKPP 2026, Perda APBD No.14/2024 Rp31,6T, DPA Diskominfo Realisasi Rp16,78M, Inpres No.1/2025, DPMD Kab. Bogor
