“Cegat di Cipatat!” Aktivis Jabar Ultimatum Pemerintah: Tutup Sarimukti, Operasikan Legok Nangka Sekarang!
Satunews.id, Kota Bandung – Desakan keras terhadap pemerintah untuk segera menyelesaikan krisis sampah di Bandung Raya mengemuka dalam Sarasehan “Darurat Ekologi Jawa Barat: Alih Fungsi Hutan, Krisis Sampah, dan Tata Kelola Publik” yang digelar di Grand Asrilia Hotel, Bandung, Jumat (5/6/2026).
Forum yang dihadiri unsur pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan pegiat lingkungan tersebut menghasilkan seruan tegas agar pemerintah segera mengoperasikan TPPAS Legok Nangka dan mengakhiri ketergantungan terhadap TPA Sarimukti yang selama ini menjadi lokasi pembuangan utama sampah Bandung Raya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator Aktivis Lingkungan Jawa Barat, Dadang Utun Hermawan, menyampaikan ultimatum keras kepada pemerintah. Menurutnya, persoalan sampah di Jawa Barat sudah berada pada tahap darurat dan tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa.
“Kalau perlu kita sama-sama cegat di Jalan Cipatat. Kita palang sebagai bentuk peringatan bahwa persoalan sampah ini tidak boleh terus dibiarkan,” tegas Dadang di hadapan peserta sarasehan.
Ia menilai berbagai catatan evaluasi lingkungan yang diterima daerah-daerah di Jawa Barat menjadi bukti bahwa tata kelola persampahan membutuhkan pembenahan serius dan langkah konkret dari pemerintah.
Menurut Dadang, percepatan operasional Legok Nangka harus menjadi prioritas agar persoalan sampah tidak terus membebani kawasan Sarimukti dan masyarakat di sekitarnya.
Bayang-Bayang Leuwigajah
Mantan Wali Kota Bandung periode 2003–2013, H. Dada Rosada, mengingatkan pentingnya belajar dari tragedi longsor TPA Leuwigajah pada 23 Februari 2005 yang menelan korban jiwa dan menjadi salah satu bencana persampahan terbesar di Indonesia.
Ia mengaku masih mengingat bagaimana pemerintah daerah saat itu harus mencari solusi darurat ketika sistem pengelolaan sampah lumpuh pasca tragedi tersebut.
“Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Persoalan sampah harus segera ditangani dengan solusi yang nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Dada, berbagai teknologi pengolahan sampah, termasuk pengolahan berbasis energi, perlu segera direalisasikan agar ancaman krisis sampah tidak semakin membesar.
Hutan Menyusut, Ancaman Ekologi Meningkat
Koordinator Kaukus Ketokohan Jawa Barat, H. Eka Santosa, menyoroti semakin berkurangnya kawasan hutan dan ruang terbuka hijau di kawasan Bandung Raya.
Menurutnya, kerusakan lingkungan dan persoalan sampah merupakan dua isu yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara bersamaan.
“Kita sedang menghadapi persoalan ekologis yang serius. Penurunan tutupan hutan, krisis air, dan persoalan sampah adalah rangkaian masalah yang tidak bisa dipisahkan,” katanya.
Tiga Langkah Mendesak
Sarasehan merumuskan tiga langkah strategis yang dinilai perlu segera dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah di Jawa Barat, yaitu:
- Memperjelas peran regulator dan operator dalam pengelolaan sampah agar lebih profesional dan efektif.
- Mewajibkan pemilahan sampah dari sumber, termasuk penguatan fasilitas pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan masyarakat.
- Memperkuat penegakan hukum dan pengawasan publik terhadap pengelolaan lingkungan dan persampahan.
Hadirkan Pakar dan Pemangku Kepentingan
Sarasehan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc., pakar kehutanan Dr. Iman Sanjoyo, CEO Hejotekno Betha Kurniawan, S.Si., ahli pemerintahan Dr. Afan Sulaeman, serta ahli hukum Prof. Nanan Solihin, S.H., M.H.
Kegiatan juga dihadiri 56 peserta undangan yang berasal dari berbagai unsur pemerintahan, legislatif, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan pegiat lingkungan. Hadir di antaranya perwakilan KLHK, anggota DPR RI Dadang M. Naser, Ketua DPRD Jawa Barat H. Buky Wibawa, para kepala dinas lingkungan hidup se-Bandung Raya, Perhutani, Rektor UNIKOM Prof. Eddy Soeryanto Soegoto, unsur MUI, PWNU, Muhammadiyah Jawa Barat, WALHI, serta berbagai tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan.
Forum ditutup dengan seruan bersama agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan krisis sampah, mempercepat operasional Legok Nangka, memperkuat pengawasan lingkungan, serta mengembalikan fungsi ekologis kawasan yang mengalami degradasi.
Bagi para peserta sarasehan, persoalan sampah bukan lagi sekadar isu kebersihan, melainkan persoalan keselamatan lingkungan, kesehatan publik, dan masa depan Jawa Barat.
(Red)
