Satunews.id, Kota Bandung – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggagas penataan ulang kawasan Gedung Sate dengan mengintegrasikan Plaza depan Gedung Sate, koridor Jalan Diponegoro, hingga Lapangan Gasibu menjadi satu kesatuan kawasan yang terpadu. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat fungsi Gedung Sate sebagai simbol pusat pemerintahan daerah.
Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat, Winny Citra, menyampaikan bahwa penataan kawasan akan dilaksanakan mulai 8 April hingga 6 Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penataan kawasan dilakukan dengan mengembalikan poros Gedung Sate–Jalan Diponegoro–Lapangan Gasibu sebagai sumbu utama yang merepresentasikan identitas pemerintahan Provinsi Jawa Barat sekaligus menegaskan peran Gedung Sate sebagai pusat (center point) Jawa Barat,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Adapun luas lahan yang ditata mencapai 14.642 meter persegi dengan panjang koridor antara 97 meter hingga 144,24 meter.
Selain memperkuat simbol pemerintahan Jawa Barat, kawasan terintegrasi ini juga diarahkan menjadi ruang publik yang merepresentasikan nilai dan budaya daerah secara utuh. Hal tersebut diwujudkan melalui penataan konsep desain kawasan, jalur pedestrian, serta berbagai elemen ruang terbuka publik lainnya.
“Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga mendorong integrasi antara halaman Gedung Sate dan Lapangan Gasibu guna menciptakan ruang terbuka publik yang nyaman, inklusif, dan ramah bagi pejalan kaki,” tambah Winny.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas kawasan sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih mengapresiasi Gedung Sate sebagai ikon kebanggaan Jawa Barat.
Kompleks Gedung Sate sendiri merupakan Kantor Gubernur Jawa Barat sekaligus simbol pusat pemerintahan yang sejak awal dirancang sebagai kawasan perkantoran. Berbagai kegiatan resmi pemerintahan maupun aktivitas masyarakat selama ini terpusat di kawasan tersebut, termasuk di Lapangan Gasibu yang berada tepat di seberangnya.
Dengan integrasi ini, fungsi kawasan diharapkan semakin kuat melalui penyatuan aktivitas administrasi pemerintahan dan kegiatan seremonial kebangsaan dalam satu ruang terpadu, termasuk pemanfaatan halaman Gedung Sate sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai agenda resmi.
(red)
