*Caption* : Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan sambutan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026, di Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata (Gedung Kenegaraan Cirebon), Kota Cirebon, Rabu (7/6/25)* *Foto : Angga Yogaswara – Biro Adpim Jabar*
*KOTA CIREBON –* Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memfokuskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu.
Hal itu disampaikan usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang digelar di Gedung Negara Cirebon, Rabu (7/5/2025).
Kegiatan Musrenbang ini merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025–2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengusung tema “Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar”, Musrenbang menjadi momentum strategis dalam mempercepat misi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur yang akrab disapa KDM ini menyampaikan seluruh alokasi pembiayaan akan diarahkan untuk kepentingan publik. Prioritas utama mencakup pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
“Arahkan seluruh alokasi anggaran kepada kepentingan publik. Yang pertama pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi prioritas. Kedua, pembangunan sarana air bersih rakyat. Kemudian, sarana pendidikan yang memadai—ruang kelas yang baik, lingkungan sekolah yang tertata, dan sistem transportasi penunjang yang layak,” ujar KDM.
Tak hanya itu, Pemda Provinsi Jawa Barat juga akan menggulirkan program-program yang berpihak kepada masyarakat kurang mampu. Program ini mencakup perlindungan jaminan kesehatan, akses pendidikan hingga jenjang SMA atau pendidikan tinggi, serta bantuan pemenuhan kebutuhan perumahan.
“Arahkan pada program kemiskinan, dari sisi jaminan kesehatan, pendidikannya, bila perlu sampai pendidikan tinggi, dan tempat tinggal. Lindungi masyarakat dari kebutuhan akan rumahnya,” lanjutnya.
KDM juga menekankan pentingnya keselarasan seluruh program pembangunan dengan dokumen RPJMD agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Semua program harus berjalan seirama dengan RPJMD agar arah pembangunannya jelas dan konsisten,” tandasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap visi “Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata”, Gubernur KDM juga menyerukan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk merawat hutan kota dan daerah aliran sungai di desa-desa sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
“Jaga sumber mata air, hindari eksploitasi. Di kota, hutan kota harus terpelihara; di desa, aliran sungai dan lingkungannya harus dirawat. Semua itu bagian dari strategi kemajuan pembangunan,” pungkasnya.
Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2025 dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta masyarakat sipil.
Dalam semangat transparansi dan partisipasi publik, masyarakat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan saran dan masukan secara langsung melalui tautan https://bit.ly/form-masukan-musrenbang-2025.
Pemda Provinsi Jawa Barat memastikan hasil Musrenbang ini akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh.
(Hms/red)*
