Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, H. Sarim Saefudin, Menanggapi Fenomena Tentang Kondisi Pertanian, ini jelasnya

Satunews.id

- Redaksi

Kamis, 7 September 2023 - 08:00 WIB

505 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Politisi Golkar H.Sarim

Bekasi // Semenjak tahun 90 an wilayah Kabupaten Bekasi menjadi wijayah yang potensial dan menjadi pusat perindustrian di Asia Tenggara.

Kawasan Industri terbesar berdiri di Cikarang khususnya dibagian Selatan dengan yang mencapai ribuan hektar.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pertumbuhan penduduk baik lokal maupun urban meningkat menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai kota metropolitan di Provinsi Jawabarat.

Di bawah era kepemimpinan Presiden Soeharto Kabupaten Bekasi menjadi pusat lumbung padi ke 2 di Jawa barat setelah Kabupaten Karawang.

Seiring maju pesat Industri, property lahan pertanian di Kabupaten Bekasi tergerus menjadi bangunan pabrik dan perumahan dengan berbagai tipe.

Ketidak seimbang antara wilayah Selatan dan Utara menimbulkan dampak sosial yang tinggi Lahan pertanian yang terkikis habis dengan berdiri nya pabrik pabrik dan perumahan menjadi faktor dan dampak yang sangat signifikan bagi pertanian di Kabupaten Bekasi.

H. Sarim Saefudin politisi partai Golkar yang juga anggota DPRD Kabupaten Bekasi menanggapi fenomena tentang kondisi pertanian saat ini.

Dirinya mengatakan bahwa Pertanian di Kabupaten Bekasi sangat memprihatinkan dan berdampak bagi para petani saat ini.

Dari ancaman dan bencana kekeringan, hama, gagal panen (padi posu), tidak maksimalnya irigasi pengairan dan pencemaran air yang terkontamknasi limbah membuat petani mengalami kerugian dan gagal panen, ujarnya, Selasa (05/09/2923.

H.Sarim juga mengatakan, bahwa Perda LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sampai saat ini tidak terealisasi.

” Dulu saya sebagai ketua Pansus dalam merumuskan Raperda LP2B namun ketidakjelasan dan sinkriniasi data jumlah lahan pertanian yang berdasarkan ( by name dan by adres) sampai saat ini belum bisa di lanjutkan rancangan Perda Pertanian di Kabupaten Bekasi, imbuhnya.

Lanjutnya, H.Sarim memaparkan bagian dari Raperda Pertanian.

” Dalam Raperda tersebut kita masukan program Asuransi bagi para petani kecil atau penggarap yang mengalami gagal panen akibat hama, pusat dan bencana serta gangguan lainnya yang merugikan petani dengan berkerjasama Pemkab Bekasi, sehingga para petani tidak mengalami kerugian setiap tahun.

Dampak kekeringan yang menjadi bencana tahunan tentunya juga harus di antisipasi sedini mungkin , pemkab bersama masyarakat mencari solusi dalam mengatasi kekeringan yang setiap tahun terjadi, baik dari saluran irigasinya, dari kali – kali yang menjadi pusat penngairan dan menuntaskan pencemaran air semua busa di lakukan jika kesadaran masalah dan Pemkab secara maksimal memperjuangkan para petani,cetusnya.

“Dan saya juga setuju agar lebih terfokus dan terarah Pemkab Bekasi bisa membentuk BUMD Pertanain atau Pangan seperti yang diusulkan oleh KADIN Kabupaten Bekasi.

Pertanian adalah budaya Bekasi dari jaman nenek moyang banyak sudah budaya didalam pertanian kita yang di tinggalkan,kalau kita masih doyan makan nasi tentunya harus menguatkan pertanian yang produktif, pungkas Anggota DPRD Kabupaten Bekasi,H.Sarim Saefudin.

Sementara itu Ketua TPPD Kabupaten Bekasi Bidang Penggaran dan Perencanaan Drs. H.Sudarisman menanggapi hal tersebut.

Menurutnya, keunggulan dan potensi pertanian pun harus dijadikan sub visi, karena masyarakat dan budayapun masih banyak yg menekuni hal ini dan wilayahnyapun cukup luas. Pertanian pun banyak sekali menyerap tenaga kerja. Kalau perlu dijadikan agro pertanian,katamya. Kamis (08/09/2023).

Disinggung tentang rencana penganggaran Sudarisman mengatakan, bahwa yang pertama harus dilihat dahulu keunggulan- keunggulan dan potensi yangg ada di kabupaten Bekasi. Keunggulan dan Potensi yang ada dijadikan visi dan misi kepala daerah atau calon kepala daerah. Dalam setiap misi dicantumkan program dan tupoksi yg ada di masing- masing OPD. Dalam kegiatan tahunan apa yang jadi prioritas program berdasarkan rencana awal RKPD dan program prioritas berdasarkan ranwal dan isu daerah. Baru kita berbicara anggaran yg akan dilaksanakan oleh OPD atau BUMD. Atas dasar itulah baru kita berbicara kegiatanyg akan dilaksanakan. Berbicara pemerintahan kita harus berbicara secara konverhensensif dan berkesinambungan. tutupnya.

(red/sdrm)

Berita Terkait

Pangdam Siliwangi Turun Langsung: Halal Bihalal KBT Jabar Bagi Rutilahu Rp25 Juta, Tegaskan Silaturahmi Nggak Ada Matinya
Bupati OKU Gandeng Danantara, RDF Plant Jadi Solusi Sampah
HKG PKK ke-54 OKU, Zwesty Ajak Kader Tetap Bergerak Meski Efisiensi
Ukir Prestasi Tingkat Nasional, Bupati OKU dan BPR Baturaja Bawa Pulang 3 Trofi TOP BUMD 2026
Program Gentengisasi Hidupkan Kembali UMKM Genteng di Purwakarta
Bandung Makin Geulis! DSDABM Gaspol Benerin Jalan Biar Nggak Bikin Emosi
IPPAT Jabar Gelar Halal Bihalal di Holiday Inn Bandung, Usung Tema Integritas Profesi

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 16:48 WIB

Pangdam Siliwangi Turun Langsung: Halal Bihalal KBT Jabar Bagi Rutilahu Rp25 Juta, Tegaskan Silaturahmi Nggak Ada Matinya

Kamis, 16 April 2026 - 21:08 WIB

HKG PKK ke-54 OKU, Zwesty Ajak Kader Tetap Bergerak Meski Efisiensi

Kamis, 16 April 2026 - 19:07 WIB

Bisa Salah dan Bisa Benar

Kamis, 16 April 2026 - 17:36 WIB

Aktivitas Galian C di Lahan Perhutani dan Tanah Sengketa di Klapanunggal Disorot, Legalitas Dipertanyakan

Kamis, 16 April 2026 - 17:01 WIB

Ukir Prestasi Tingkat Nasional, Bupati OKU dan BPR Baturaja Bawa Pulang 3 Trofi TOP BUMD 2026

Rabu, 15 April 2026 - 19:14 WIB

Program Gentengisasi Hidupkan Kembali UMKM Genteng di Purwakarta

Rabu, 15 April 2026 - 17:14 WIB

Bupati OKU dan BPR Baturaja Borong Tiga Penghargaan Bergengsi di TOP BUMD Awards 2026

Selasa, 14 April 2026 - 22:05 WIB

Sorotan Anggaran Publikasi Kemensos, Transparansi Kerja Sama Media Dipertanyakan

Berita Terbaru