Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir.MQ.H.Iswara menegaskan komitmen DPRD bersama Gubernur Jawa Barat untuk tetap menjaga mutu pelayanan publik. Komitmen itu disampaikan di tengah tekanan anggaran APBD 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Iswara saat menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2026 bersama warga dari beberapa Dapil di Kota Bandung, gelar acara di Jl. salendro T. 1.no 2 Bandung, Senin (20/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah pada sore ini saya melakukan kegiatan pengawasan bersama warga Kota Bandung. Kami tetap berkomitmen mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” ujar Iswara.
Menurutnya, makna “Jabar Istimewa” adalah memastikan tiga sektor utama berjalan optimal. Yakni pendidikan yang maju untuk semua, kesehatan yang melayani semua, serta infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi dalam kondisi baik.
“Komitmen kami bersama Pak Gubernur dan DPRD adalah itu. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak boleh ditinggalkan walaupun Episiensi.” jelasnya.
Namun Iswara juga menyampaikan kabar kurang baik terkait kondisi APBD. Ia menyebut anggaran Jawa Barat tahun 2026 mengalami penurunan cukup besar.
“Yang harus saya informasikan, kita sedang dalam kondisi keterbatasan anggaran. APBD Jawa Barat turun Rp5,9 triliun,” ungkapnya.
Penurunan itu terjadi setelah pemberlakuan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Proporsi bagi hasil pajak untuk provinsi turun dari 70% menjadi 60%.
Selain itu, transfer ke daerah juga berkurang Rp2,458 triliun. “Jadi total dalam 2 tahun, 2025 dan 2026, Jawa Barat kehilangan sekitar Rp8,3 triliun,” tambahnya.
Untuk menyiasati kondisi ini, Pemprov Jabar bersama DPRD mulai melakukan efisiensi. Program yang tidak mendesak akan ditunda atau dicoret dari daftar prioritas 2026.
“Insyaallah pelayanan masyarakat tidak boleh berkurang, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kita sedang memilah mana yang tetap diprioritaskan dan mana yang terpaksa kita drop,” pungkas Iswara.
*neng sih*
