Pemkot Bandung Perkuat Kolaborasi Lawan HIV/AIDS, Fokus Eliminasi Stigma dan Perluasan Layanan bagi ODHIV
Satunews.id, Kota Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat komitmen dalam penanggulangan HIV/AIDS melalui kolaborasi bersama Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Organisasi Berbasis Komunitas (OBK), fasilitas layanan kesehatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas akses pencegahan, deteksi dini, pendampingan, hingga peningkatan kualitas hidup Orang dengan HIV (ODHIV) di Kota Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemkot Bandung menilai keberadaan OMS dan komunitas memiliki peran strategis dalam mendukung program penanggulangan HIV/AIDS. Selain membantu menemukan kasus secara lebih dini, organisasi tersebut juga menjadi penghubung masyarakat dengan layanan kesehatan dan dukungan sosial yang dibutuhkan.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil terus diperkuat melalui mekanisme social contracting atau kontrak sosial. Skema ini memberikan ruang bagi OMS untuk terlibat secara lebih formal dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV yang didukung pemerintah daerah.
Pada tahun 2025, OMS dan OBK bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung telah melakukan berbagai forum dialog dan pembahasan untuk merumuskan isu prioritas penanggulangan HIV yang akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Beberapa agenda prioritas yang dibahas meliputi penguatan deteksi dini HIV bagi kelompok berisiko, peningkatan peran Warga Peduli AIDS (WPA), serta perluasan edukasi dan sosialisasi HIV kepada masyarakat.
Melalui forum tersebut, pemerintah dan komunitas tidak hanya bertukar gagasan, tetapi juga menyusun langkah konkret agar layanan pencegahan dan pendampingan dapat menjangkau lebih banyak warga.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah kerja sama telah berjalan di berbagai sektor. LSM PKBI Kota Bandung berkolaborasi dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bandung dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Sementara Grapiks Kota Bandung menjalin kerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Female bekerja sama dengan Kementerian Sosial, serta Rumah Cemara berkolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Dukungan juga diperkuat melalui kerja sama komunitas bersama Baznas Kota Bandung dalam upaya pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.
Berbagai kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, fasilitas kesehatan, akademisi, media, dan masyarakat agar upaya pencegahan serta penanganan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri peringatan Hari AIDS Sedunia Kota Bandung pada Desember 2025 lalu. Ia menegaskan bahwa HIV/AIDS bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan kemanusiaan.
Menurut Farhan, tantangan terbesar dalam penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya terkait layanan medis, tetapi juga masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV yang dapat menghambat upaya pemeriksaan, pengobatan, dan pendampingan.
“Ketidakterbukaan sering terjadi karena adanya stigmatisasi. Saya yakin masih ada yang menganggap HIV/AIDS sebagai penyakit kutukan. Stigma seperti ini harus dihentikan. Setiap persoalan peradaban harus dijawab dengan solusi peradaban, yaitu melalui ilmu pengetahuan dan kesadaran kolektif,” ujar Farhan.
Ia menegaskan, Pemkot Bandung berkomitmen mewujudkan target tiga nol, yaitu nol kematian akibat AIDS, nol stigma terhadap ODHIV, dan nol kasus baru HIV melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Sementara itu, Direktur PKBI Kota Bandung, Nunuk Kusniati mengapresiasi langkah Pemkot Bandung yang terus membuka ruang kemitraan dengan OMS dan komunitas dalam program penanggulangan HIV/AIDS.
Menurutnya, keterlibatan komunitas sangat penting karena memiliki kedekatan dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan serta mampu memberikan pendampingan secara lebih efektif.
“Penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci agar layanan pencegahan, pengobatan, dan pendampingan dapat terus diperkuat,” kata Nunuk.
Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dikembangkan sehingga Kota Bandung mampu mempercepat pencapaian target penanggulangan HIV/AIDS sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat, inklusif, dan bebas dari stigma maupun diskriminasi terhadap ODHIV.
Melalui semangat kolaborasi dan kepedulian bersama, Pemkot Bandung berkomitmen menghadirkan layanan HIV/AIDS yang lebih mudah diakses, berkelanjutan, serta berorientasi pada perlindungan dan kemanusiaan bagi seluruh masyarakat.
(drj)
