Ketahanan Pangan Bandung Diperkuat, Pemkot Kaji Skema Lumbung Pangan untuk Amankan Pasokan Strategis
Satunews.id, Kota Bandung – Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat strategi ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan sektor pariwisata. Meski belum memiliki lumbung pangan sendiri, Pemkot Bandung memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman melalui penguatan jaringan distribusi dan kerja sama dengan berbagai daerah pemasok.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, karakter Kota Bandung sebagai wilayah perkotaan membuat sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat masih bergantung pada pasokan dari daerah penghasil di berbagai wilayah Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kota Bandung memang belum punya lumbung pangan. Kita masih sangat mengandalkan sistem distribusi melalui pasar induk Gedebage, pasar induk Caringin, Bulog, serta jaringan pasar lainnya,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, kedua pasar induk tersebut menjadi jalur utama masuknya berbagai komoditas pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia. Mulai dari beras, sayuran, buah-buahan, daging, hingga kebutuhan pokok lainnya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Bandung yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,5 juta penduduk, ditambah tingginya aktivitas wisatawan.
Selain pasar induk, sejumlah pasar besar juga memiliki peran penting dalam menjaga rantai pasok pangan. Pasar Ciroyom, misalnya, menjadi salah satu pusat distribusi daging segar dan ikan, sementara Pasar Andir, Kosambi, Sederhana, hingga Pasar Baru mendukung distribusi berbagai kebutuhan pangan lainnya.
Farhan menjelaskan, Bulog juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan Kota Bandung. Sebagian kebutuhan seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan terigu masih diperkuat melalui distribusi Bulog.
“Selama distribusi berjalan lancar, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan. Tantangan kita adalah memastikan suplai tetap mampu mengikuti peningkatan kebutuhan,” katanya.
Namun demikian, Pemkot Bandung mulai mengkaji langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, salah satunya melalui kemungkinan membangun skema kerja sama dengan daerah penghasil pangan.
Farhan menyebut, salah satu opsi yang sedang dipelajari adalah konsep kerja sama penyediaan lahan produksi dengan daerah pemasok, seperti yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah lain.
“Pertanyaannya, komoditas apa yang benar-benar perlu kita amankan? Jangan sampai kita membuat kerja sama besar, tetapi ternyata kebutuhan masih bisa dipenuhi oleh mekanisme pasar yang sudah berjalan,” jelasnya.
Karena itu, Pemkot Bandung akan melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan, mulai dari jenis komoditas prioritas, volume kebutuhan masyarakat, efektivitas distribusi, hingga dampak terhadap anggaran daerah.
Selain memperkuat pasokan, pemerintah juga terus melakukan pengendalian inflasi melalui koordinasi bersama pemerintah pusat, Bank Indonesia, Bulog, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Farhan menegaskan, kunci ketahanan pangan Kota Bandung bukan hanya pada ketersediaan stok, tetapi juga kelancaran distribusi.
“Untuk Bandung, kuncinya adalah suplai dan distribusi. Selama distribusi lancar, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, peningkatan aktivitas pariwisata turut memberikan dampak terhadap kebutuhan pangan. Bertambahnya jumlah wisatawan secara otomatis meningkatkan permintaan dari sektor kuliner, hotel, restoran, dan berbagai usaha makanan.
“Ketika wisatawan meningkat, kebutuhan bahan pangan juga meningkat. Harga pasar akan mengikuti permintaan yang ada,” katanya.
Selain faktor permintaan, perubahan iklim juga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi, terutama terhadap komoditas sayuran yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Menurut Farhan, musim kemarau panjang dapat memengaruhi produksi daerah pemasok sehingga berpotensi berdampak terhadap harga di pasar.
Sementara itu, untuk komoditas beras, ia memastikan kondisi pasokan masih relatif aman karena adanya cadangan melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog.
Ia menjelaskan, beras yang beredar di masyarakat terdiri dari beberapa kategori, yaitu beras SPHP, beras premium, dan beras khusus. Permasalahan yang kerap muncul lebih banyak terjadi pada beras premium akibat tingginya permintaan.
“Ketersediaan beras sebenarnya ada. Yang sering menjadi perhatian adalah beras premium karena permintaannya tinggi. Ini yang harus diawasi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menahan stok dan menaikkan harga,” ungkapnya.
Pemkot Bandung pun terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan potensi praktik penimbunan pangan yang dapat mengganggu stabilitas harga.
Farhan berharap kolaborasi antara pemerintah, Bulog, distributor, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar ketahanan pangan Kota Bandung tetap terjaga di tengah berbagai tantangan.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal barang tersedia, tetapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pangan dengan harga yang wajar dan distribusinya berjalan baik,” pungkasnya.
(drj)
