Prabowo Tegaskan Kekayaan Alam Harus Dinikmati Rakyat, Pemerintah Siapkan Aturan Baru Tata Kelola Ekspor SDA
Satunews.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus menjadi kekuatan bangsa yang dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Saya ingin tegaskan hari ini, keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik, murni, dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia benar-benar menjadi negara yang makmur, adil, dan rakyatnya menikmati kesejahteraan serta kualitas hidup yang layak,” tegas Presiden Prabowo.
Momentum penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2027 tersebut juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, yang menurut Presiden menjadi pengingat penting agar bangsa Indonesia semakin mandiri dan berdaulat dalam mengelola kekayaan nasional.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo turut mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan pengelolaan ekspor komoditas nasional.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat devisa hasil ekspor, meningkatkan transparansi tata kelola sumber daya alam, sekaligus mencegah kebocoran kekayaan negara ke luar negeri.
“Melalui penguatan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dan devisa hasil ekspor, pemerintah ingin memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola secara transparan, berdaulat, dan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” ujarnya.
Presiden juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat ketahanan ekonomi, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah optimistis, dengan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, kebijakan fiskal yang tepat sasaran, dan penguatan ekonomi nasional, Indonesia mampu menjadi negara maju, kuat, dan berdaulat secara ekonomi di masa depan.
(red)
