*BATUBARA,-* Diduga Lahan program Dinas Pertanian Fiktif 500 Hektar Dipersoalkan Aktivis Batu Bara dari Ta. 2022/2023, pada Senin.(27/1/25)
Pasalnya salah seorang Aktivis Kabupaten Batu Bara, Acik Olan Marpaung persoalkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Dinas Pertanian Kabupaten Batu Bara yang diduga fiktif seluas 500 Hektar Dari Ta. 2022/2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada Januari 2024, Kabupaten Batu Bara menerima bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar Rp7,38 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada 116 pekebun dari tiga koperasi di Kabupaten Batubara. Program PSR merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit.
Program ini membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka. Sejak September 2024, pemerintah menaikkan insentif dana PSR dari nilai sebesar 30 juta menjadi sebesar 60 juta per hektar.
Program PSR merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa Tahun anggaran 2022-2023 namun sayangnya tidak terbukti keberadaannya.
Hal ini dikatakan Achik Olan saat diskusi tentang Program-program unggulan Dinas Pertanian Kabupaten Batu Bara di salah satu Cafe Coffeeshop, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
“Kita dan Kawan-kawan menduga adanya pekerjaan yang fiktif dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Batu Bara dengan dugaan penggelapan kerjasama lahan sawit yang sudah berumur 25 tahun,” kata Achik Olan.
Acik Olan juga menuturkan bahwa, informaai yang diterimanya ternyata Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit ditetapkan sebesar Rp 60 juta per hektar nya.achik coba mengkonfirmasi kepala dinas pertanian melalui via whatsapp dengan no 081361**** namun tidak ada jawaban sama sekali dari kepala dinas pertanian.
Dari itu, Achik Olan meminta kepada Pj. Bupati Batu Bara, H. Heri Wahyudi Marpaung agar segera melakukan investigasi sebelum mengakhiri masa jabatan di Kabupaten Batu Bara.
Bahkan, Achik Olan juga berharap, Dinas Pertanian dapat segera membuka ruang publik untuk keterbukaan terkait hali ini sebelum Aksi Ribuan Masa turun kejalan. Hingga berita ini di terbitkan belum ada respon dari kepala dinas pertanian batu bara (Red/Tim)
