Palembang – Menjaga persatuan bangsa tidak cukup hanya dengan menyerukan kebersamaan, tetapi harus diwujudkan melalui keadilan, ruang dialog, serta keberanian melahirkan gagasan konstruktif. Semangat inilah yang diangkat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan melalui Simposium Kebangsaan bertema “Menjaga Indonesia: Persatuan, Keadilan dan Masa Depan Bangsa” di Palembang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan akademisi, tokoh kebangsaan, praktisi, aktivis, dan mahasiswa untuk membicarakan tantangan demokrasi serta masa depan Indonesia. Simposium dihadiri Ketua DPW PGK Sumsel Firdaus Hasbullah, Sekjen DPW PGK Sumsel Rudianto Widodo, Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Ghazi Munthasir, serta sejumlah tokoh dan undangan.
Hadir pula Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang yang diwakili Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumsel H. Riky Fernandi, S.STP., M.Si., Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi yang diwakili Ketua Harian DPP PGK Kartika Nurahman, serta Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A. yang diwakili Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Syahril Jamil, M.Ag.
Ketua DPW PGK Sumsel Firdaus Hasbullah dalam sambutannya menegaskan bahwa simposium ini bukan sekadar agenda organisasi, melainkan bagian dari ikhtiar membangun tradisi intelektual dan menjadikan PGK sebagai wadah gagasan serta peradaban.
Menurut Firdaus, kegiatan seperti ini sudah lama diharapkan menjadi ruang diskusi yang lebih luas, melibatkan mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, tokoh pemerintahan, hingga pemikir kebangsaan untuk bertukar perspektif dan merumuskan solusi bagi persoalan bangsa.
“Sumatera Selatan bukan hanya daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi juga daerah yang kaya gagasan dan memiliki keberanian untuk memperjuangkannya,” ungkap Firdaus.
Ia menjelaskan, terdapat tiga hal penting yang menjadi fondasi pembahasan dalam simposium tersebut, yakni persatuan, keadilan, dan masa depan bangsa. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga keutuhan Indonesia.
Terkait persatuan, Firdaus mengingatkan bahwa perbedaan pandangan di tengah masyarakat tidak boleh berkembang menjadi perpecahan. Di era keterbukaan informasi dan derasnya arus komunikasi, masyarakat harus mampu menjaga persaudaraan tanpa menghilangkan ruang kritik dan kebebasan berpendapat.
“Persaudaraan bukan berarti menyeragamkan pikiran, persatuan bukan berarti membungkam kritik, dan persatuan bukan berarti harus menutup ruang bagi perbedaan pendapat,” tegasnya.
Sementara itu, mengenai keadilan, Firdaus menilai persatuan tidak akan berdiri kokoh apabila masyarakat masih merasakan ketimpangan kesempatan dan perlakuan hukum. Keadilan harus tercermin dalam penegakan hukum, pemerataan pembangunan, keberpihakan kepada masyarakat kecil, serta pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Ia juga menekankan bahwa masa depan Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun elite politik, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda.
“Bagi PGK Sumatera Selatan, inilah salah satu kontribusi yang ingin dibangun, yakni membiasakan mengkaji, berpikir, berdiskusi, dan menghasilkan gagasan,” ujarnya.
Firdaus berharap simposium tersebut tidak berhenti pada pertukaran pendapat, tetapi mampu melahirkan pemikiran strategis yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Ghazi Munthasir menyoroti dinamika politik nasional yang dinilainya menjadi tantangan bagi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dari perspektif mahasiswa, ia mengingatkan agar perbedaan pilihan politik dan pandangan terhadap pemerintah tidak sampai merusak persaudaraan sesama anak bangsa.
“Persatuan bukan berarti diam ketika keadilan dipertaruhkan. Justru persatuan harus menjadi kekuatan untuk mengawal demokrasi, memperjuangkan keadilan, mengawasi kekuasaan, serta memastikan negara tetap berpihak kepada rakyat,” ungkapnya.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk mengambil peran sebagai kekuatan moral dan intelektual, bersikap kritis tanpa menjadi anarkis, serta berani menyampaikan pendapat tanpa kehilangan semangat persaudaraan.
Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang Dr. Syahril Jamil, M.Ag., yang mewakili Rektor, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya simposium tersebut. Ia menilai kampus memiliki tanggung jawab mempersiapkan generasi penerus kepemimpinan bangsa yang tidak hanya kritis, tetapi juga memahami nilai-nilai kebangsaan.
Menurutnya, persatuan Indonesia merupakan hasil perjalanan sejarah panjang yang harus terus dirawat. Keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga keutuhan bangsa.
Ia berharap forum tersebut dapat melahirkan agenda-agenda strategis untuk memperkuat persatuan dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bernegara.
Sementara itu, Ketua Harian DPP PGK Kartika Nurahman yang mewakili Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi mengulas sejarah terbentuknya bangsa Indonesia. Ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia telah tumbuh melalui semangat persatuan jauh sebelum negara Indonesia diproklamasikan pada 1945.
Menurutnya, salah satu kekuatan utama yang menyatukan bangsa adalah solidaritas antarkelompok masyarakat yang kemudian menemukan momentum penting melalui Sumpah Pemuda.
Ia juga mengingatkan bahwa persatuan Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada kekuatan politik atau pertahanan, tetapi harus ditopang solidaritas sosial dan rasa keadilan.
“Persatuan itu lahir dari tuntutan keadilan. Kita tidak ingin lagi masyarakat dibeda-bedakan dalam strata seperti pada zaman kolonial. Keadilan yang kita inginkan adalah keadilan yang bisa dirasakan masyarakat secara bersama-sama,” ungkapnya.
Simposium ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, aktivis, dan tokoh kebangsaan, di antaranya Prof. Dr. Ir. Nuri Gofar, Dr. Ziki Iki Sulaiman, Dr. Tamrin, Marlin Dinamikanto, serta sejumlah pemikir lainnya. Ketua Pelaksana Wahyu Nugroho bersama jajaran panitia turut mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Melalui simposium ini, PGK Sumsel berharap lahir ruang dialog yang produktif, mempertemukan berbagai pemikiran, sekaligus memperkuat kesadaran bahwa menjaga Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh generasi.
Bagi PGK Sumsel, persatuan bukan berarti meniadakan perbedaan, dan keadilan bukan sekadar wacana. Keduanya harus menjadi landasan untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat, demokratis, dan berpihak kepada seluruh rakyat.(Hari)
