VIDEO DUGAAN PUNGLI JALAN ALTERNATIF KEDEP VIRAL! ACEP BANTAH ADA PAKSAAN, KAPOLSEK SIAP PASANG PAPAN IMBAUAN
satunews.id – BOGOR – Video dugaan pungutan liar (pungli) di Jalan Alternatif Kedep, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan publik setelah beredar luas di media sosial. Rekaman tersebut memicu beragam tanggapan masyarakat sekaligus mempertanyakan mekanisme pemberian uang oleh pengguna jalan kepada petugas pengatur kendaraan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Merespons polemik tersebut, Acep Kusnadi selaku penanggung jawab koordinasi Jalan Alternatif Kedep akhirnya angkat bicara. Dalam konfirmasi langsung kepada awak media Tipikor Investigasi pada Jumat (13/11/2026), Acep dengan tegas membantah adanya praktik pemaksaan terhadap pengguna jalan, khususnya pengendara kendaraan roda dua.
“Kami tidak pernah meminta atau memaksakan pengguna jalan roda dua untuk memberikan uang. Kalau ada yang memberikan, itu murni sukarela, tanpa paksaan. Tidak ada kewajiban bagi pengendara untuk memberikan uang kepada petugas,” tegas Acep Kusnadi.
Menurut Acep, video yang menjadi pemicu polemik tersebut diduga direkam oleh seorang warga Nambo berinisial MLD, kemudian beredar di media sosial hingga memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.
Ia berharap masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video singkat tanpa mengetahui secara utuh situasi dan kondisi sebenarnya di lapangan.
KLAIM SUMBANGAN SUKARELA UNTUK PERAWATAN JALAN
Acep menjelaskan, Jalan Alternatif Kedep dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebelum jalan utama Kedep selesai dikerjakan, pengelolaan sementara akses alternatif tersebut dipercayakan kepada pihak koordinator untuk membantu menjaga, merawat, serta mengatur kelancaran kendaraan yang melintas.
Menurutnya, keberadaan petugas di lokasi bertujuan membantu mengatur arus kendaraan dan menjaga kondisi jalan agar tetap dapat dimanfaatkan masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa apabila terdapat pengguna jalan yang memberikan uang, hal tersebut diklaim sebagai bentuk sumbangan sukarela. Dana tersebut, menurut keterangannya, digunakan untuk membeli material seperti papan guna menutup bagian jalan yang retak, berlubang, maupun mengalami kerusakan.
Selain untuk pemeliharaan jalan, Acep menyebut sebagian dana juga disalurkan untuk santunan anak yatim piatu serta bantuan kepada sejumlah masjid di lingkungan sekitar.
Meski demikian, keterbukaan mengenai mekanisme pengumpulan dan penggunaan dana tetap menjadi hal penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kecurigaan masyarakat.
KAPOLSEK SIAP PASANG PAPAN IMBAUAN, BHABINKAMTIBMAS TURUT DILIBATKAN
Di tengah polemik yang berkembang, langkah pembinaan dan pencegahan juga menjadi perhatian pihak kepolisian.
Kapolsek Klapanunggal disebut akan membuat dan memasang papan imbauan di sekitar Jalan Alternatif Kedep. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat, khususnya pengendara roda dua, mengenai keberadaan petugas pengatur kendaraan dan ketentuan pemberian sumbangan.
Dalam upaya tersebut, Bhabinkamtibmas bersama petugas pengatur kendaraan roda dua juga akan dilibatkan untuk membantu memberikan imbauan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lokasi.
Keberadaan papan imbauan diharapkan menjadi sarana informasi bagi pengguna jalan agar tidak muncul anggapan bahwa pemberian uang merupakan kewajiban atau syarat untuk dapat melintas.
Langkah ini sekaligus diharapkan mampu mencegah kesalahpahaman, menghindari potensi gesekan antara petugas dan pengguna jalan, serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
ACEP SEMPAT DIMINTAI KETERANGAN DI POLSEK KLAPANUNGGAL
Acep juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendatangi Polsek Klapanunggal untuk dimintai keterangan oleh penyidik berkaitan dengan polemik dugaan permintaan sejumlah uang sebagaimana yang diperbincangkan dalam video viral tersebut.
Ia mengaku telah menyampaikan sanggahan dan memberikan klarifikasi mengenai aktivitas pengelolaan Jalan Alternatif Kedep.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, awak media Tipikor Investigasi belum memperoleh keterangan resmi dari pihak Polsek Klapanunggal mengenai hasil pemeriksaan maupun perkembangan penanganan persoalan tersebut.
PUBLIK MENANTI KEJELASAN, TRANSPARANSI JANGAN SEKADAR JANJI
Terlepas dari bantahan yang disampaikan Acep Kusnadi, polemik ini menyisakan sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka. Mulai dari mekanisme pengumpulan sumbangan, pencatatan dana, hingga peruntukan dan pertanggungjawaban penggunaannya.
Sebab, jalan alternatif yang dimanfaatkan masyarakat merupakan akses publik. Tidak boleh ada praktik pemaksaan, tekanan, ataupun tindakan yang membuat pengguna jalan merasa wajib memberikan uang untuk dapat melintas.
Jika memang pemberian uang tersebut merupakan sumbangan sukarela, maka harus dipastikan tidak ada unsur kewajiban dan seluruh mekanismenya dapat diketahui masyarakat.
Rencana pemasangan papan imbauan oleh Kapolsek Klapanunggal patut menjadi langkah positif apabila benar-benar direalisasikan. Namun, pengawasan di lapangan dan keterbukaan pengelolaan dana tetap diperlukan agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga.
Hingga berita ini diturunkan, awak media belum memperoleh konfirmasi langsung dari warga berinisial MLD yang disebut Acep diduga merekam video tersebut. Keterangan resmi dari pihak kepolisian dan instansi terkait juga masih diperlukan demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil konfirmasi dan keterangan Acep Kusnadi. Dugaan pungli belum dapat dinyatakan terbukti. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan akses jalan yang aman, nyaman, dan bebas dari tekanan. Niat menjaga serta merawat fasilitas jalan harus berjalan seiring dengan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan.
Jangan sampai niat membantu masyarakat justru melahirkan polemik. Jalan boleh dijaga bersama, tetapi hak pengguna jalan dan kepercayaan publik wajib tetap diutamakan.
(Aminah/Agung)
