JAKARTA, SATUNEWS.ID || Pengelolaan aset Perumda Air Minum Jaya (PAM JAYA) menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah persoalan dalam proses transisi dan transformasi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DKI Jakarta.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024, BPK mencatat 11 temuan yang memuat 19 permasalahan dalam pemeriksaan terhadap PAM JAYA. Persoalan tersebut mencakup kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan, hingga masalah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah pengelolaan aset hasil pengalihan dari mantan mitra swasta, yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.
BPK menemukan daftar aset yang diserahkan kepada PAM JAYA tidak dilengkapi nilai aset secara memadai. Selain itu, berita acara serah terima belum sepenuhnya didukung data yang lengkap dan akurat.
Masalah serupa juga ditemukan dalam kerja sama proyek Brownfield dengan PT ABJ sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP).
BPK mencatat sebanyak 11.431 unit aset yang dikerjasamakan berpotensi tidak dapat dimutakhirkan, diatribusikan, maupun dihapuskan secara tepat karena ketidaksinkronan data inventarisasi.
Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam memastikan identitas, nilai, serta status kepemilikan dan pengelolaan aset perusahaan.
Tak hanya aset, auditor negara juga menyoroti proyek pengembangan sistem informasi pelanggan atau Customer and Billing System (CBS) yang tidak berhasil diselesaikan.
Pekerjaan tersebut berakhir dengan pemutusan kontrak. Meski demikian, PAM JAYA telah mengeluarkan biaya sebesar Rp17,06 miliar untuk lisensi Annual Technical Support (ATS) dan depresiasi aset.
BPK juga memperhitungkan potensi kebutuhan biaya tambahan minimal Rp13,92 miliar apabila proyek dilanjutkan, terutama untuk pemulihan sistem dan pembayaran dukungan teknis.
Dengan demikian, terdapat potensi beban tambahan yang perlu dicermati di luar biaya yang telah dikeluarkan perusahaan.
Temuan ini menjadi perhatian karena sistem penagihan dan pelayanan pelanggan merupakan bagian penting dari operasional perusahaan air minum yang melayani masyarakat Jakarta.
Sementara itu, Dirut PAM JAYA Arief Nasrudin menjelaskan, temuaan BPK dari bahkan tahun 2014 sampai dengan 2025 sudah di selesaikan semua.
” Dan hanya tersisa 6 temuan yang akan di clearkan akhir tahun ini 2026 dan tidak ada tentang assets lagi,” ujarnya kepada Nusantarapos, Senin (09/11/26).
Saat Nusantarapos meminta penjelasan rinci mengenai 6 temuan BPK yang belum diselesaikan oleh PAM Jaya, Arief menyuruh menghubungi ke Senior Manajer PAM Jaya Gatra Vaganza untuk lebih jelasnya.
Namun hingga berita ini diturunkan, senior manager PAM Jaya Gatra Vaganza tidak kunjung memberikan penjelasan terkait 6 dari 11 Temuan BPK yang belum diselesaikan. Apakah ini dapat berimbas batalnya IPO PAM Jaya di lantai bursa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
