Komisi III Bentuk Tim Perumus: Kawal Pemulihan Anggaran, Cegah Layanan Publik Lumpuh di 2027
Kota Bandung//Komisi III DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama 4 mitra kerja: Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar Matan), serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Kamis 15 Juli 2026, membahas program prioritas, target kinerja, dan isu strategis untuk Tahun Anggaran 2027.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fokus utama pembahasan adalah dampak pemotongan anggaran yang dikhawatirkan akan melumpuhkan layanan dasar kepada masyarakat.
1. Damkar Terancam Lumpuh, Anggaran UPT Rp0
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, *Agus Hermawan*, menyoroti kondisi memprihatinkan anggaran operasional Unit Pelaksana Teknis Damkar Matan di 5 wilayah manajemen kebakaran yang saat ini tercatat Rp0.
“Jika tidak segera dipulihkan, ini berpotensi melumpuhkan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan,” tegas Agus.
2. Dishub & Kemacetan: Anggaran Dipangkas Sepertiga
Pemangkasan anggaran Dinas Perhubungan hingga sepertiga juga menjadi perhatian. Komisi III menilai hal ini bisa menghambat upaya pengurangan kemacetan dan peningkatan penggunaan angkutan umum di Kota Bandung.
Termasuk proyek Bus Rapid Transit (BRT) yang dinilai rawan memicu konflik sosial terkait kompensasi kios dan pedagang kaki lima terdampak.
3. Diskominfo Butuh Rp6,6 Miliar Hadang Serangan Siber
Di era digital, keamanan data pemerintah tidak bisa ditawar. Diskominfo mengajukan tambahan anggaran *Rp6,6 miliar* untuk pengadaan CCTV, lisensi firewall, dan sewa Data Center guna mengantisipasi serangan siber ke sistem Pemkot Bandung.
4. DLH Dikejar Target Zero Waste, TPA Terancam Kolaps 2027
Dinas Lingkungan Hidup didorong mempercepat program zero waste dan peningkatan kualitas air serta udara. Pasalnya, jika pengurangan sampah tidak optimal, TPA Kota Bandung diprediksi akan kolaps pada 2027.
LANGKAH KOMISI III: BENTUK TIM PERUMUS
Melihat keterbatasan anggaran di semua OPD, Komisi III berkomitmen mengawal agar pelayanan publik tidak terhenti.
“Pemotongan anggaran pada mitra kerja berpotensi menghambat pencapaian target strategis 2027. Kami akan kawal anggaran prioritas agar pelayanan ke masyarakat tetap jalan,” ujar Agus.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III akan membentuk Tim Perumus untuk mendorong pemulihan anggaran, terutama anggaran operasional Damkar Matan yang saat ini nol rupiah.
Selain itu, seluruh OPD diminta menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi III dalam waktu 2 hari sebagai bahan rapat lanjutan.
(Rehan) **
