Diduga Pungli Guru Demi Seragam Siswa Baru, Kepemimpinan Kepala MTs GUPPI Malintang Disorot Tajam
Satunews.id, Mandailing Natal – Kondisi , Kabupaten Mandailing Natal, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Kepala Madrasah berinisial Amir Mahmud diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) terhadap para guru honorer dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah tersebut.
Informasi yang dihimpun awak media dari sejumlah sumber terpercaya menyebutkan, pungutan tersebut diduga dilakukan untuk pengadaan PSSB (Pakaian Seragam Siswa Baru) yang rencananya akan dibagikan secara gratis kepada calon siswa baru pada tahun ajaran Juli 2026 mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah guru mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut karena dinilai sangat membebani, terlebih mayoritas tenaga pengajar masih berstatus honorer dengan kondisi ekonomi yang terbatas.
“Sebenarnya hati kecil kami menangis, tapi tidak tahu harus mengadu ke mana lagi. Kebijakan pungutan ini sangat memberatkan kami,” ungkap salah seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan saat ditemui awak media, Rabu (28/05/2026).
Berdasarkan keterangan sumber, nominal pungutan yang dibebankan kepada guru bervariasi. Guru yang telah infasing disebut diminta menyetor Rp1,5 juta per orang, guru sertifikasi Rp1 juta, sedangkan guru bidang studi dikenakan pungutan mulai Rp200 ribu hingga Rp600 ribu tergantung jumlah hari mengajar.
Para guru menilai kebijakan tersebut tidak manusiawi dan semakin menambah beban hidup tenaga pendidik yang selama ini mengabdikan diri di madrasah.
“Kami hanya guru kampung yang ingin mengabdi untuk pendidikan. Tapi justru dibebani pungutan dengan angka yang cukup besar. Padahal uang itu sangat berarti untuk kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak-anak kami,” tutur sumber lainnya lirih.
Lebih jauh, sumber juga menyebut dugaan pungli tersebut dibungkus melalui mekanisme rapat guru yang dinilai hanya formalitas dan mengarah pada tekanan terselubung agar seluruh guru menyetujui kebijakan pengumpulan dana.
“Hati kecil kami sebenarnya menolak. Tapi rapat itu hanya sebatas pemberitahuan untuk pengutipan dana demi pengadaan seragam siswa baru agar menarik minat calon siswa masuk ke madrasah ini. Padahal itu bukan tanggung jawab guru,” ungkapnya.
Tak hanya dari internal sekolah, kritik juga datang dari sejumlah warga dan tokoh masyarakat Malintang. Mereka menilai kepemimpinan Amir Mahmud selama kurang lebih 10 bulan terakhir belum membawa perubahan signifikan bagi kemajuan madrasah, bahkan disebut memicu berbagai persoalan internal.
“Yayasan harus membuka mata melihat kondisi madrasah ini. Kami meminta agar Amir Mahmud dievaluasi bahkan diberhentikan demi menyelamatkan masa depan madrasah,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor , H. Maranaek Hasibuan, MA, saat dikonfirmasi wartawan menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan dugaan pungli tersebut.
“On progress oleh Kasi Penmad Kemenag Madina Ikhwan Siddiqi. Makasih,” tulis Kakan Kemenag melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi langsung kepada Kepala MTs GUPPI Malintang Amir Mahmud belum diperoleh karena yang bersangkutan disebut sedang tidak berada di sekolah saat awak media mendatangi lokasi.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti secara transparan demi menjaga marwah dunia pendidikan serta melindungi para tenaga pendidik dari praktik pungutan yang memberatkan.
(tim/Edyson dkk)
