Dedi Mulyadi Tegas Tolak Titipan Siswa di Sekolah Unggulan: Siap Pecat Kepala Sekolah dan Panitia Nakal
Satunews.id, Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat, , menegaskan komitmennya menjaga integritas dan transparansi proses penerimaan siswa baru di sekolah unggulan di Jawa Barat. Ia memastikan tidak boleh ada praktik titip-menitip dalam proses seleksi calon peserta didik yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi.
Penegasan tersebut disampaikan menjelang pelaksanaan pendaftaran siswa baru yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 hingga 29 Mei 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Dedi Mulyadi, sekolah unggulan harus menjadi ruang bagi siswa terbaik yang memiliki kemampuan akademik maupun non-akademik, sehingga proses seleksi wajib berjalan objektif, bersih, dan bebas dari segala bentuk intervensi.
“Tidak boleh sekolah unggul ada titipan dari siapa pun, atas nama apa pun dan untuk kepentingan apa pun,” tegas Dedi dalam keterangannya.
Ia meminta seluruh kepala sekolah, panitia penerimaan siswa baru, hingga jajaran pendidikan di Jawa Barat menjaga integritas serta menghindari praktik-praktik yang mencederai semangat pendidikan berkeadilan.
Tak hanya memberi peringatan, Dedi juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses seleksi.
“Saya tidak segan-segan untuk memberhentikan kepala sekolah, memberhentikan panitia, memberhentikan siapa pun yang terlibat dari proses yang tidak terpuji,” ujarnya.
Selain sanksi administratif, Dedi memastikan pelanggaran dalam penerimaan siswa baru juga dapat diproses secara hukum apabila ditemukan unsur penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan.
“Tidak boleh ada budaya titip-menitip. Kami juga tidak akan segan-segan memproses hukum bagi siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan dalam menerima siswa baru di sekolah unggul,” katanya.
Bahkan, ia menyatakan pemerintah siap membuka kepada publik pihak-pihak yang mencoba menitipkan anaknya melalui jalur yang melanggar prinsip transparansi dan meritokrasi pendidikan.
“Kami juga akan mengumumkan kepada publik siapa-siapa yang menitipkan anaknya di sekolah unggul yang melanggar prinsip-prinsip transparansi dan keunggulan sekolah itu sendiri,” tegasnya lagi.
Di akhir pernyataannya, Dedi Mulyadi mengajak seluruh masyarakat mendukung terciptanya sistem pendidikan yang adil, bersih, dan berbasis prestasi tanpa campur tangan pihak mana pun.
“Mari kita wujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak berprestasi tanpa intervensi orang tuanya,” tutupnya.
Pernyataan tegas Gubernur Jawa Barat tersebut mendapat perhatian luas masyarakat dan dinilai menjadi sinyal kuat bahwa proses penerimaan siswa baru tahun 2026 harus berjalan lebih transparan, profesional, dan bebas praktik titipan demi menjaga kualitas pendidikan di Jawa Barat.
(DA/red)
