DPRD Terus Mendorong Pemkab Sumenep Dalam Meningkatkan PAD

- Redaksi

Rabu, 12 Maret 2025 - 13:47 WIB

5029 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Satunews.id

Sumenep — DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mendorong pemerintah kabupaten (pemkab) untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dul Siam, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten perlu mengambil langkah strategis agar mampu meningkatkan PAD secara signifikan.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sumenep harus mampu mengurangi ketergantungan pada pusat dengan menggali potensi yang ada. Terobosan dalam berbagai sektor, khususnya pariwisata dan ekonomi kreatif, sangat diperlukan,” ungkapnya.

Menurutnya, ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih sangat tinggi, sehingga perlu solusi konkret guna mencapai kemandirian fiskal dan mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas strategi peningkatan PAD.

“Kami menyoroti stagnasi pertumbuhan PAD dalam rapat pembahasan APBD 2025. Target minimal yang kami tetapkan adalah Rp 350 miliar,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa DPRD akan terus melakukan evaluasi terhadap progres peningkatan PAD. APBD Sumenep tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 2,83 triliun.

“Namun pada saat ini, capaian 87 persen atau Rp 2,26 triliun masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Sementara, PAD Sumenep baru mencapai Rp 318,33 miliar, dengan pendapatan lain-lain sekitar Rp 12,5 miliar,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab diharapkan bekerja lebih keras dalam mengoptimalkan sektor unggulan daerah agar mampu meningkatkan pendapatan secara mandiri menuju kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan dari dana pusat.

“Melalui inovasi dan optimalisasi potensi yang ada di daerah, kemandirian fiskal berarti kemampuan suatu daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri tanpa selalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini bisa dicapai dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi,” pungkasnya.

Sebagai tambahan, dengan adanya terobosan baru, diharapkan tidak lagi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. (ib).

Berita Terkait

Kasdim 0418/Palembang Hadiri Shalat Sunnah Tasbih Sambut Tahun Baru Islam 1448 H di Makodam II/Sriwijaya
Kakanwil Ditjenpas Sumsel Tinjau Langsung Layanan dan Program Pembinaan Warga Binaan
Tingkatkan Inovasi dan Kenangan Berharga, Lapas Kelas I Palembang Lepas Peserta MagangHub Batch III
Dispora Bandung Gelar Pelatihan Barista Cempor 2026, Cetak Pemuda Jadi Wirausaha Kopi
Palembang Semakin Maju dan Kreatif, Kotri Juliana Serukan Kolaborasi untuk Kemajuan Kota Berkelanjutan
Ketua INI Kota Palembang Ajak Warga Wujudkan Palembang Berjaya pada Peringatan HUT ke-1343 Tahun
Dari Aceh hingga Papua, Nazaruddin SH Satukan Semangat Kebersamaan Melalui PNSB Sumsel
Perkuat Sinergi Pemasyarakatan, Karutan Kelas I Palembang Dampingi Kakanwil Ditjenpas Sumsel Audiensi dengan Gubernur Sumsel
Tag :

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 18:26 WIB

Polda Sumsel Kawal Aksi Damai Mahasiswa UIN Raden Fatah, Pastikan Stabilitas Keamanan Kota Palembang

Minggu, 14 Juni 2026 - 05:18 WIB

Polda Sumsel Ungkap Kasus Curanmor di Palembang, Temuan Senpi dan Alat Pembuat Kunci Jadi Fokus Pengembangan

Jumat, 12 Juni 2026 - 12:28 WIB

Polda Sumsel Bersama Bea Cukai dan Bareskrim Putus Jalur Distribusi Narkoba Lintas Provinsi

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:20 WIB

Kapolda Sumsel: Penanggulangan Senpi Ilegal Bukan Sekadar Penegakan Hukum, Tetapi Menjaga Kemanusiaan

Selasa, 10 Februari 2026 - 13:54 WIB

Warga Indramayu Laporkan Pemilik Pabrik Beras ke Polisi atas Dugaan Perusakan dan Ancaman

Rabu, 3 Desember 2025 - 19:28 WIB

Motip Penganiayaan Apep, Masih Dalam Penyelidikan Pihak Kepolisian

Kamis, 27 Februari 2025 - 13:00 WIB

Ciptakan Ramadan Kondusif, Kabupaten Bandung Gencar Razia Miras

Minggu, 16 Februari 2025 - 20:14 WIB

Viral !!.. Kades Sukaharja Diduga Miliki 13 Titik Lahan Ilegal di Wilayahnya

Berita Terbaru