KETUM LSM BENTENG BEKASI Kritik Keras Penggunaan Anggaran Pemdes oleh DPMD Bekasi

- Redaksi

Selasa, 3 Desember 2024 - 16:47 WIB

5032 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


SATUNEWS.ID – KAB. BEKASI, || Ketua Umum LSM Benteng Bekasi, Turangga CakraUndaksana, mengkritik keras penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi. Ia mempertanyakan etika pelaksanaan kegiatan tersebut yang dilakukan di luar wilayah Kabupaten Bekasi, meskipun menggunakan anggaran yang besar.

“Kami memahami bahwa pengadaan barang dan jasa bagi pemerintahan desa adalah kewajiban. Namun, mengadakan kegiatan di luar wilayah Kabupaten Bekasi yang diprakarsai oleh DPMD dengan anggaran besar, apakah ini etis? Ini menjadi tanda tanya besar,” ujar Turangga dalam keterangan persnya pada Selasa (3/12/2024).

Menurut Turangga, kegiatan tersebut seharusnya bisa dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bekasi. Ia mempertanyakan mengapa tidak ada fasilitas yang memadai di Bekasi yang bisa digunakan untuk bimtek atau pelatihan bagi perangkat desa.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami akan menyikapi hal ini dengan serius karena ada indikasi ketidakwajaran. Bekasi memiliki banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan semacam ini. Jadi, mengapa harus dilakukan di luar wilayah?” tegasnya.

Turangga juga menekankan bahwa isu ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap penggunaan anggaran desa. Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih transparan dan bijaksana dalam memutuskan lokasi kegiatan, agar tidak menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan publik.

“Pemdes adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Bekasi. Setiap anggaran yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun moral. Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat dan tidak sia-sia,” pungkasnya.

Dengan kritik ini, Turangga berharap DPMD dapat memberikan penjelasan yang jelas terkait alasan kegiatan tersebut dilakukan di luar wilayah Kabupaten Bekasi, serta mempertimbangkan untuk memprioritaskan fasilitas di Kabupaten Bekasi dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Berita Terkait

Kapolda Sumsel Siapkan 159 Trainer AI, Bentengi Pelajar dari Kejahatan Siber
Perangi Korupsi Lewat Aset, KDM Minta Seluruh Tanah Pemerintah Bersertifikat
Pesantren Harus Jadi Rumah yang Aman bagi Santri, Kemenag Palembang Kukuhkan Komitmen Bersama
Kapolda Sumsel: Predikat WBK Bukan Garis Finis, tetapi Amanah yang Harus Dipertanggungjawabkan
Perkuat Sinergi, Lapas Kelas I Palembang Teken Kerja Sama antara Kanwil Ditjenpas Sumsel dengan PWM Sumsel dan Universitas Muhammadiyah Palembang
Polda Sumsel Bersama Tirta Medical Centre Laksanakan Rikkes Berkala PJU Tahun Anggaran 2026
Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, Membangun Peradaban Melalui Pendidikan Islam Berkualitas dan Berprestasi
Kapolda Sumsel: Jangan Beri Ruang Pelaku Pembakaran Lahan

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 18:08 WIB

Tanggapan Perumda Tirta Jaya Mandiri Atas Aksi Unjuk Rasa Forum Mahasiswa Perubahan Sukabumi

Rabu, 5 Agustus 2026 - 14:28 WIB

WABUP DAMPINGI WAMENDIKDASMEN RI BAHAS KEBIJAKAN DAN PENGUATAN MUTU PENDIDIKAN DI SUKABUMI 

Selasa, 4 Agustus 2026 - 12:05 WIB

Adhitia Buka Seleksi CAT Calon Pimpinan BAZNAS Cimahi Periode 2026-2031

Selasa, 4 Agustus 2026 - 07:15 WIB

Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun Sidang 2026

Senin, 3 Agustus 2026 - 16:19 WIB

PROGRAM PARKIR WISATA SOMEAH DILUNCURKAN, TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KEPARIWISATAAN

Senin, 3 Agustus 2026 - 10:48 WIB

Resmi Terdaftar, H.M. Sakim Siap Maju Sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bojongmangu

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 07:15 WIB

SILATURAHMI KAPOLRES SUKABUMI BERSAMA FORKOPIMDA, TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 

Jumat, 31 Juli 2026 - 15:57 WIB

‎Ki Jaga Kali Tanggapi Audensi Plt Bupati Bekasi Dengan Kementrian ATR BPN Terkait Dispensasi Lahan Baku Sawah Tidak Tepat

Berita Terbaru