Polda Jabar Ungkap Kasus Pemalsuan Pupuk 

Satunews.id

- Redaksi

Minggu, 24 November 2024 - 08:58 WIB

5028 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polda Jabar, Satunews.id – Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Jules Abraham Abast, S.I.K., didampingi Kadis tanaman pangan dan holtikultura Provinsi Jabar, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar, Perwakilan Kejati dan Wadir Reskrimsus melaksanakan kegiatan Konferensi Pers terkait Tindak Pidana di Bidang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Jum’at (22/11/2024).

Kombes Jules Abraham mengatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan dan menemukan tempat atau pabrik pembuatan pupuk palsu non subsidi milik Saudara MN, yang beralamat di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

“Pada saat di lokasi atau di TKP tersebut Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar telah menemukan ada kurang lebih 3 orang pekerja yang sedang melakukan aktivitas memproduksi Pupuk palsu Kemudian penyidik juga Mengetahui bahwa MN pada saat ditemukan di lokasi tidak sedang berada di lokasi pabrik tersebut.” Pungkas Jules.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penyidik menemukan 5 karung bahan baku berupa tepung dolomit dengan berat 50 kg perkarung. Satu mesin jahit karung dengan merek new dan satu role benang, satu unit timbangan duduk digital dengan merek nangkai berkapasitas 150 kg. Satu bungkus plastik berisi serbuk berwarna merah dan 10 ton bahan baku dolomit yang belum diberi warna, kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan oleh penyidik dan pada tanggal 1 November 2024 penyidik mengamankan sodara MN selaku pemilik pabrik tersebut.

Setelah itu petugas melakukan pengamanan barang bukti berupa dugaan pupuk palsu non subsidi dengan merk Phonska sebanyak 40 (Empat Puluh) karung dengan isi berat 50 kg/karung.

Selain itu, pada tanggal 1 November 2024 penyidik mengamankan M.N. dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah didapatkan keterangan yang cukup, penyidik melakukan gelar perkara untuk dinaikan ke tingkat penyidikan serta di tetapkan sebagai tersangka.

Menurut keterangan tersangka , M.N. telah memproduksi pupuk anorganik non subsidi merek Phonska Cv. Pelita Gresik yang sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini di Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat dan tidak memiliki perizinan terhadap peredaran kegiatan produksi pupuk anorganik non subsidi merek Phonska Cv. Pelita Gresik.

Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan bahan yang digunakan untuk memproduksi Pupuk Anorganik Non Subsidi Merek Phonska CV. Pelita Gresik adalah kalsium (tepung doloit), za, oker (pewarna makanan) dan karung merek Npk Gresik Phonska dengan menggunakan mesin giling (parabola), mesin jahit, sekop, rotary dan ayakan, timbangan merek nankai.

“Tersangka menjual pupuk anorganik non subsidi merek Phonska CV. Pelita Gresik dengan harga Rp. 40.000,- / karung (kemasan 50 kg), dan peredaran produksi pupuk anorganik non subsidi merek Phonska CV. Pelita Gresik ke wilayah Cianjur dan sekitarnya dengan cara tersangka melakukan produksi dan konsumen datang sendiri ke pabrik tersangka.” Ujar Kabid Humas

Tersangka melakukan penjualan pupuk anorganik non subsidi merek Phonska CV. Pelita Gresik Dalam seminggu dilakukam penjualan 3 (Tiga) kali dan untuk perkiraan perhitungan tersangka selama produksi dari juli 2023 sampai saat ini sekitar 252 produksi (5 Ton Perhari) dengan total 1.260 ton pupuk untuk itu diperkirakan kerugian negara sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan hasil pengujian secara laboratoris terhadap sampel pupuk anorganik yang dipalsukan oleh tersangka yaitu isi kandungan berupa batuan jenis dolomit yang diberi pewarna oker (pewarna lantai) berwarna merah dengan kadar isi kandungan nitrogen 1,04 persen, phospat 0,00 persen, kalium 0,05 persen, sulfur 14,45 persen sedangkan tersangka mencantumkan seolah-olah pupuk palsu yang di beri label phonska tersebut memiliki kadar kandungan nitrogen 15 persen, phospat 15 persen, kalium 15 persen, sulfur 10 persen dengan demikian ditemukan fakta pupuk tersebut di palsukan di buktikan dengan isi kandungan tidak sesuai dengan label.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan nomor register ijin edar ke dirjen prasarana dan sarana pertanian kementerian pertanian republik indonesia bahwa nomor Deptan : G.829/DEPTAN-PPI/V/2019 yang diproduksi oleh CV. Pelita Gresik yang dicantumkan pada karung kemasan pupuk palsu merek Phonska yang diproduksi oleh tersangka tidak terdaftar.

Modus operandi yang digunakan Tersangka dengan cara melakukan pembuatan/produksi pupuk palsu yang tidak memenuhi persyaratan dan standar mutu yang di tetapkan oleh pemerintah dan memperjual belikan pupuk palsu jenis anorganik dengan merk Phonska.

“Tersangka juga mengakui bahwa telah menjual pupuk anorganik non subsidi merek ponska dengan harga Rp 40.000 per karungnya untuk kemasan 50 kg dan peredarannya di wilayah Cianjur dan sekitarnya” Tutur Jules Abrahan

Selain itu, barang bukti yang berhasil di amankan yaitu 10 (sepuluh) ton bahan baku dolomit yang belum di beri pewarna, 40 (empat puluh) karung dengan isi berat 50 kg/karung dengan merk phonska, 2 (dua) kosong karung dengan merk Phonska, 5 (lima) karung bahan baku berupa tepung dolomite dengan berat 50 kg/karung, 1 (satu) unit mesin jahit karung dengan merk newlong dan 1 (satu) rol benang, 1 (satu) unit timbangan duduk digital dengan merk nankai kapasitas 150 kg, 1 (satu) bungkus plastik pewarna berisi serbuk bewarna merah dan 1 (satu) buah sekop.

“Telah beredar yang sudah diproduksi sebanyak 252 kali produksi dengan rata rata 5 ton per hari Jadi total ada kurang lebih 1.260 ton pupuk non subsidi anorganik Dan diperkirakan kerugian kurang lebih sebesar 500 juta rupiah.” Tutup Jules Abraham.

Akibat perbuatannya, tersangka di jerat Pasal 121 Dan/Atau Pasal 122 Undang- Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2019 tentang budidaya pertanian berkelanjutan dengan ancaman hukuman dalam Pasal 66 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan dalam pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000 000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(d.j)

#Satunews.id

#Bidhumas Polda Jabar

Berita Terkait

Preseden Buruk Bagi Birokrasi di Kabupaten Bekasi, TP2D Kankangi Lembaga Resmi
Respons Cepat Laporan Warga, Polres Prabumulih Evakuasi Korban Tertemper Kereta Api di Rambang Kapak Tengah
Satgas Karhutla Kodim 0418/Palembang Bersama Damkar Padamkan Kebakaran Lahan di Kertapati
Edi Suprapto Kukuhkan Pengurus SWI Kota dan Kabupaten Bandung dalam Rapat Koordinasi
Pawai Jampana HJKB 216 Siap Guncang Dago-Merdeka, 1,3 Km Penuh Atraksi Seni!
Hampir 200 Pecatur Serbu BCBS Seri II, Drs. H. Mulyadi Bidik Lahirnya Bibit Juara Catur Indonesia
Pimpred Kabarnusa24: Belum Saatnya Pak Plt !!! Pembentukan TP2D Kabupaten Bekasi Lampaui Batas Kewenangan
Direktur Utama Teddy Andrian: Perbaikan Pipa Bukan Cuma Soal Galian, Kualitas Harus Diutamakan

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 18:39 WIB

Selamat Atas Terpilihnya Anton Hilman Menjadi Ketua RW 06 kp.Ciandam, Kota Sukabumi

Minggu, 18 Oktober 2026 - 15:44 WIB

Parah! Gedung SDN Sindangjaya 01 Rusak Parah, Transparansi Dana Bos Dipertanyakan

Minggu, 18 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Temu Karya Karang Taruna Kecamatan Parungkuda Mas Abdul Sarip Kembali Mendapat Mandat Menjadi Ketua Karangtaruna Perkuat Solidaritas Serta Peran Pemuda

Jumat, 16 Oktober 2026 - 12:35 WIB

SAMISADE NAIK JADI Rp1,5 MILIAR PER DESA! TRANSFORMASI BANKEU AKSELERASI DESA DI BOGOR JADI SOROTAN – RD. HADI HARYONO: MASYARAKAT HARUS AWASI DAN KAWAL

Jumat, 16 Oktober 2026 - 10:46 WIB

​Berkaria Foundation Bagikan Makanan Gratis di Alun-Alun Kota Cimahi

Jumat, 16 Oktober 2026 - 07:08 WIB

Wamen Bima Arya Kunjungi KDKMP Desa Cangkuang Wetan, Tekankan Fungsi sebagai Penyalur Barang Bersubsidi

Kamis, 15 Oktober 2026 - 22:55 WIB

Polres Pasuruan Kota Gandeng Pemerintah Desa dan Masyarakat Perkuat Pencegahan Narkoba.

Kamis, 15 Oktober 2026 - 10:20 WIB

DPRD kota Sukabumi Bahas Dua Raperda Strategis Usulan Wali Kota

Berita Terbaru