Wali Kota Bandung Soroti Warga di Transisi Desil 5-6, Pastikan Tetap Terlindungi
Satunews.id, Kota Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti kondisi masyarakat yang mengalami perubahan status kesejahteraan dari Desil 5 ke Desil 6. Kelompok tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi kehilangan akses terhadap bantuan sosial, meski kondisi ekonominya masih tergolong rentan.
Farhan mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mencermati penerapan kebijakan berbasis desil secara hati-hati. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau untuk Desil 9 dan Desil 10, bagaimanapun juga kita ini Bandung salah satu kota yang menurut Kementerian Sosial datanya paling bagus. Kita sudah termasuk yang paling bagus,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (24/8/2026).
Ia menjelaskan, masyarakat yang masuk Desil 9 dan Desil 10 merupakan kelompok yang dinilai sudah mampu dan memiliki pendapatan tetap. Konsekuensinya, kelompok tersebut tidak lagi menerima sejumlah subsidi, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Meski demikian, Farhan menilai kebijakan tersebut tetap perlu dicermati karena kondisi ekonomi masyarakat di lapangan tidak selalu sepenuhnya tercermin dalam data.
“Untuk itu memang kami akan mencermati di lapangan secara sangat hati-hati mengenai penerapan-penerapan aturan terhadap Desil 9 dan Desil 10 ini,” katanya.
Menurut Farhan, Pemkot Bandung tidak hanya memberikan perhatian kepada masyarakat Desil 9 dan Desil 10. Kelompok yang mengalami transisi dari Desil 5 ke Desil 6 justru menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, masyarakat Desil 9 dan Desil 10 menghadapi konsekuensi berupa tidak lagi menerima subsidi. Sementara warga yang berpindah dari Desil 5 ke Desil 6 berpotensi kehilangan akses terhadap bantuan sosial, padahal masih berada dalam kondisi yang relatif rentan.
“Kalau buat kami di Kota Bandung yang paling rentan itu adalah antara Desil 5 ke Desil 6. Kalau Desil 9, 10 kan tidak bisa menikmati subsidi. Kalau Desil 5 ke Desil 6, ini adalah tidak bisa menerima bantuan. Padahal posisinya juga sangat jauh lebih rentan,” tutur Farhan.
Karena itu, Pemkot Bandung akan memastikan masyarakat yang mengalami perubahan status desil tetap mendapat perhatian. Pemerintah juga akan mencermati kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara data kesejahteraan dengan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya.
“Isu Desil 9, 10 penting, namun kami juga tidak mungkin mengabaikan isu transisi Desil 5 ke Desil 6. Demikian juga sebaliknya,” ujarnya.
Farhan mengatakan, pemantauan kondisi masyarakat akan dilakukan hingga tingkat kewilayahan. Salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan adalah program Siskamling Siap Jaga Bencana yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi maupun kondisi yang mereka hadapi secara langsung.
“Kita masih jalan Siskamling Siap Jaga Bencana untuk memastikan bahwa warga di setiap kewilayahan itu bisa menyampaikan aspirasinya. Apakah memang menimbulkan kesulitan atau memang sedang dalam keadaan baik-baik saja,” katanya.
Menurut Farhan, pengawasan berbasis kewilayahan penting untuk memastikan pemerintah memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi masyarakat, terutama ketika terjadi perubahan status dalam pendataan kesejahteraan.
Farhan menegaskan, instrumen bantuan harus mampu mengantisipasi dampak perubahan status desil, terutama bagi masyarakat yang berada dalam transisi Desil 5 dan Desil 6.
“Yang paling penting adalah instrumen-instrumen untuk berbagai macam bantuan, terutama sekali lagi transisi Desil 5 dan Desil 6 itu bisa tertangani dengan baik,” katanya.
Selain pengawasan di lapangan, Farhan menyebut terdapat mekanisme untuk melaporkan perubahan status desil masyarakat. Ia mengatakan akan mencermati lebih lanjut mekanisme tersebut, termasuk kanal yang disediakan pemerintah pusat untuk memperbarui data apabila kondisi ekonomi masyarakat mengalami perubahan.
“Kalau saya enggak salah itu ada yang namanya website untuk melaporkan tentang perubahan desil tersebut,” ucapnya.
Menurut Farhan, akurasi data menjadi salah satu kunci agar kebijakan bantuan maupun subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Pemkot Bandung akan terus memantau kondisi warga sekaligus memastikan masyarakat yang masih rentan tidak kehilangan perlindungan hanya karena perubahan status dalam pendataan.
“Fokus kita, transisi Desil 5 ke Desil 6,” pungkasnya.
(dewi)
