SATUNEWS.ID
KABUPATEN BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mendorong kemandirian lima RSUD BEDAS. Komitmen itu ditegaskan Bupati Bandung Dadang Supriatna atau yang lebih akrab disapa KDS dalam Workshop Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Hotel Sutan Raja, Soreang, Rabu (30/9/2026). Kegiatan ini diikuti seluruh direktur, jajaran struktural, penanggung jawab mutu, kepala instalasi, dan pengelola keuangan dari lima RSUD BEDAS, yaitu Kertasari, Cimaung, Arjasari, Tegalluar, dan Pacira.
KDS menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Ia menyoroti masih rendahnya tingkat utilisasi atau Bed Occupancy Rate (BOR) di sejumlah RSUD BEDAS, seperti Arjasari yang baru mencapai 14 persen, Tegalluar 40 persen, Cimaung 47 persen, dan Kertasari di bawah 50 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penyebabnya beragam, mulai dari belum adanya kerja sama dengan BPJS hingga proses akreditasi yang masih berjalan. Ini menjadi catatan kami untuk segera dituntaskan,” ujar KDS
Ia meminta para direktur menyusun rencana bisnis anggaran (RBA) yang matang, menetapkan indikator mutu terukur, serta mempercepat waktu tunggu pasien, respons IGD, dan kepuasan layanan. Menurutnya, visi dan misi rumah sakit harus selaras dengan visi Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS, Maju, dan Berkelanjutan.
“Tanpa perencanaan yang matang, pelayanan tidak akan maksimal. Tetapkan indikator mutu yang terukur, jangan hanya jadi rutinitas administrasi,” tegasnya.
KDS juga menekankan pentingnya keseimbangan peran antara pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit.
“Kami pemerintah daerah siap mendukung seluruh rumah sakit, tapi Bapak-Ibu persiapkan pelayanan yang optimal di rumah sakit masing-masing. Jangan kami sudah siap, tapi di lapangan tidak jalan,” katanya.
Ia meminta pasca pertemuan ini masing-masing rumah sakit expose langsung kepadanya.
“Saya minta masing-masing rumah sakit expose langsung kepada saya. Tidak boleh digabung, karena kebutuhan tiap rumah sakit berbeda,” tegas KDS.
KDS juga menyampaikan komitmennya memperjuangkan tambahan anggaran PBI di RKPD 2027. Saat ini baru terpasang Rp113 miliar, sementara kebutuhan kerja sama BPJS selama 12 bulan memerlukan tambahan sekitar Rp50 miliar.
“Kalau pemda tidak bisa bekerja sama dengan BPJS, praktis seluruh PBI dinonaktifkan dan tidak bisa dilayani di semua faskes. Ini yang harus kita hindari,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Dr. Hanhan Siti Hasanah, M.H melaporkan bahwa tiga RSUD BEDAS Kertasari, Cimaung, dan Tegalluar sudah bekerja sama dengan BPJS. RSUD Arjasari sedang proses akreditasi dan pengajuan kredensialing BPJS, sedangkan RSUD Pacira tengah mempersiapkan survei akreditasi. Kelimanya sudah memiliki izin operasional dan siap melayani masyarakat.
“Sekitar 90 persen pendapatan RSUD berasal dari BPJS. Karena itu, kelancaran kerja sama ini sangat menentukan keberlanjutan layanan,” ujar Siti.
Ia menambahkan, hingga kini seluruh kebutuhan RSUD BEDAS, baik SDM, sarana prasarana, alat kesehatan, obat, maupun BMHP, masih sebagian besar disubsidi APBD. Ke depan, kelima RSUD didorong mampu membiayai dirinya sendiri melalui penguatan BLUD dan peningkatan pendapatan.
(Humas Pemkab Bandung – Diskominfo)
