Bogor Kab – Dalam semangat silaturahmi Idulfitri dan momentum halal bihalal, Aliansi Insan Pers Bogor Raya (AIPBR) menggelar audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, pada Rabu 16 April 2025, diruangan kantor Pribadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Audiensi ini berlangsung hangat, sarat gagasan dan kritik membangun, serta menjadi ruang terbuka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pimpinan legislatif daerah.
Dalam audiensi tersebut, jajaran AIPBR memaparkan berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik, mulai dari dunia pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga yang paling mengemuka—transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diawal Pembuka acara Dewan Kehormatan AIPBR Rahmad Hidayat,sapaan akrabnya Baron menyampaikan ucapan terimakasih kepada ketua DPRD Kabupaten Bogor atas difasilitasinya waktu dan tempat rekan-rekan pengurus harian AIPBR bisa berhalalbihalal idul fitri,dan bersilaturahmi dalam rangka membangun bogor lebih maju lagi, tentu hal ini menjadi moment penting apapun yang akan kita diskusikan terkait warna warni persoalan di kabupaten bogor,
“Terimakasih pak ketua atas waktu yang diberikan hari ini guna bertemu rekan-rekan AIPBR semoga komunikasi ini bukan hanya kali ini saja, tetapi kedepan moment yang berharga ini bisa kita lanjutkan guna mengawal kebijakan pemerintah,dan pemerintahan lebih baik lagi yang tentunya bisa dirasakan manfaatnya untuk warga masyarakat kabupaten Bogor,ungkapnya
Sementara, isu paling krusial yang mencuat dalam audiensi kali ini adalah pertanyaan publik seputar proses pengesahan APBD Perubahan 2024 yang dilaksanakan pada 25 Agustus 2024. Penasehat AIPBR, Leo Purba, secara terbuka mempertanyakan apakah Sastra Winara yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi turut terlibat atau mengawal jalannya proses pengesahan anggaran tersebut.?
Pertanyaan itu muncul karena masyarakat merasa kurang mendapatkan informasi utuh terkait arah kebijakan anggaran perubahan, yang seharusnya menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak warga, termasuk sektor pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan pelayanan dasar lainnya.
“Apakah Bapak ikut mengawal proses anggaran perubahan tersebut?” tanya Leo dalam forum audiensi.
Sastra Winara merespons dengan tegas, menyatakan bahwa saat APBD-P disahkan, dirinya masih menjabat sebagai Ketua Komisi dan belum dilantik sebagai Ketua DPRD. “Saya baru resmi dilantik menjadi Ketua DPRD pada 27 Agustus 2024, dua hari setelah pengesahan APBD-P. Jadi, pengesahan itu bukan di bawah pimpinan saya secara langsung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sastra menyampaikan bahwa seluruh proses dan detail anggaran dapat diakses secara terbuka melalui aplikasi SIRUP, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
Namun, suasana audiensi sempat sedikit memanas ketika Sastra merasa bahwa pertanyaan Leo bernuansa interogatif. “Kok saya seperti diinterogasi ya.. Ini audiensi atau mau Ribut..?” ujarnya. Meski demikian, suasana forum tetap dikembalikan pada koridor diskusi yang konstruktif.
Sekjend AIPBR, Rachman, dalam pembukaannya mengangkat problem serius sektor pendidikan, terutama rendahnya daya tampung sekolah negeri setiap tahunnya. “PPDB setiap tahun hanya mampu menampung 30% dari total pendaftar. Ini jelas menyulitkan rakyat kecil yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri,” ujar Rachman.
Ia juga menyoroti lemahnya penegakan perda dan buruknya sistem administrasi surat-menyurat di tingkat birokrasi yang dinilai sering memicu kegaduhan di tengah masyarakat.(16/4)
Senada, Wakil Ketua AIPBR, Supriyono, menyoroti besar anggaran Dinas Pendidikan namun tidak sebanding dengan perbaikan sarana dan prasarana sekolah. “Banyak sekolah rusak, tapi anggaran pendidikan kita besar. Ke mana arah distribusinya?” tanya Supriyono.
Sementara itu, Pembina AIPBR, Andri, menggarisbawahi pentingnya pengawasan terhadap tanah-tanah eks HGU agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia meminta agar tanah tersebut dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
Adam, Wakil Humas AIPBR, turut menyuarakan keluhan publik tentang ketidak transparanan BPN dalam pengukuran lahan dan lambannya proses penyerahan aset dari pengembang perumahan kepada pemerintah, yang berimbas pada terbengkalainya fasilitas umum.
Ketua Umum AIPBR, Aliv Simajuntak, menutup sesi audiensi dengan menegaskan pentingnya kolaborasi antara legislatif, masyarakat, dan media. “Silaturahmi ini bukan hanya soal bertemu, tapi momentum untuk membangun Bogor secara bersama-sama. Media hadir untuk mengingatkan, masyarakat hadir untuk menyuarakan, dan legislatif hadir untuk merespon dengan bijak,” kata Aliv.
Diakhir, Sastra Winara merespons positif dan membuka diri atas semua masukan yang diberikan AIPBR. “Saya apresiasi kehadiran rekan-rekan AIPBR. Semua masukan menjadi catatan penting. Apa yang bisa saya jawab, saya jawab. Tapi saya juga manusia biasa dengan keterbatasan. Tetaplah menjadi mitra yang kritis dan konstruktif,” ujar Sastra.
Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama dan suasana penuh kehangatan. Dalam pernyataan penutupnya, Sastra mengakui kekuatan media dalam membentuk opini publik.
“Hari ini media bisa mengangkat atau menjatuhkan siapa pun. Viral bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal persepsi publik yang dibentuk media. Karena itu mari kita bijak dan tetap pada koridor kebenaran,” pungkasnya. **(Aminah **)
