DPP HiPSI gelar Tasyakur Bi’nimah, sekaligus Penandatanganan Kerjasama Asuransi

Satunews.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Insan Pers Solidaritas Indonesia ( DPP-HIPSI) menggelar ‘Tasyakur Bi’nimah’ sekaligus lakukan penandatanganan Kerjasama Asuransi dengan PT Asuransi Bhakti Bhayangkara, di Kantor DPP HiPSI Jl. TMII Pintu 2 Jakarta Timur, pada Sabtu, 22 Februari 2025

Hadir dalam acara tersebut selain para tamu undangan, hadir juga Dewan kehormatan H. Hartono  Bapak Arifin Batu Bara selaku wakil Sekjen DPP HIPSI,  Saidin Yusuf, SH, Hasanudin, dan anggota DPRD DKI Jakarta Azwar Tanjung.

Ketua Umum DPP-HIPSI Syahril Idham dalam sambutannya menyampaikan, bahwa DPP HIPSI akan melakukan konsolidasi ke daerah-daerah agar HIPSI disetiap daerah berperan aktif dalam membantu program pemerintah, serta akan melakukan rekruitmen para jurnalis dari berbagai media  yang siap bergabung  menjadi anggota HIPSI.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kedepan DPP HIPSI akan lakukan konsolidasi ke daerah-daerah, agar HIPSI disetiap daerah berperan aktif dalam membantu peran pemerintah. Serta, HIPSI akan lakukan rekruitmen para jurnalis. Bahkan saat ini DPP HIPSI telah menerima beberapa media baik cetak maupun online untuk bergabung menjadi anggota HIPSI,” ungkapnya

Ditambahkan, Tasyakur Bi’nimah ini merupakan ucap syukur kehadirat ilahi Rabbi bahwa DPP-HIPSI secara resmi telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM dengan No. AHU 0011687.AH.01.07 tahun 2024. Selain itu, DPP – HIPSI pun menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan Asuransi dalam menanggulangi resiko kecelakaan. Yaitu, dengan PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara yang memberikan solusi mengatasi Resiko Kecelakaan.

“Alhamdulillaah HIPSI telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, DPP – HIPSI pun menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan Asuransi dalam menanggulangi resiko kecelakaan untuk kepentingan anggota,” imbuhnya.

Lebih lanjut, prosfek HIPSI kedepan telah menjadi mitra pemerintah dan mendukung program-program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

“Bahkan telah mendapat kepercayaan menangani 3000 hektar tanah di Lombok untuk dikelola oleh anggota HIPSI yang ada di daerah tersebut. Pokoknya HIPSI mendukung Presiden RI menuju Indonesia Emas,” ujarnya

Begitupun dalam waktu dekat, DPP HIPSI akan menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Pengaruh Media Sosial dan dampaknya bagi generasi Bangsa. “Dengan pendampingan bagi remaja dalam bermedia sosial menjadi ruang kreasi tanpa batas. Artinya, generasi muda harus cerdas dalam bermedia sosial,” tutur Syahril Idham

Selanjutnya Ketua Umum, DPP HIPSI Syahril Idham menyatakan, “Bahwa, dalam waktu dekat DPP HIPSI tengah mempersiapkan untuk melakukan Audensi ke Istana negara, untuk menyampaikan pernyataan sikap dan pokok pikiran DPP HIPSI kepada Presiden RI yang akan  disampaikannya  di acara audensi tersebut. Selain itu juga DPP HIPSI akan membentuk Koperasi, pembentukan ketua advokasi dan pembentukan ketua Rakernas/Munas HIPSI tahun 2025,” ucapnya

Dikesempatan yang sama, Sekjen DPP – HIPSI, HS. Ali Basha, SH dalam sambutannya menambahkan atas keprihatinan daripada kasus-kasus yang menimpa para Jurnalis atau para wartawan ketika menjalankan pekerjaannya, sering kali mendapatkan perlakuan yang refresif atau berbentuk tekanan, kekangan, atau penindasan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu Ali Basha berupaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada para korban kekerasan terhadap wartawan.

“Insya Allah dalam waktu yang tidak lama di DPP-HIPSI akan membentuk tim advokasi, lembaga perlindungan hukum bagi wartawan, agar memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas kejurnalistikannya,” tutupnya

Kekhawatiran tersebut cukup beralasan, mengingat berbagai kasus menimpa wartawan tidak pernah selesai dan kadang tidak ada ditindak lanjutnya dari aparat penegak hukum (APH).

DPP HIPSI berharap, setiap kegiatan kejurnalistikan yang dilakukan oleh para awak media lebih serius lagi APH dalam memberikan perlindungan hukum. Karena tugas jurnalistik jelas-jelas terlindungi oleh Undang-undang Pers No 40 yang telah mengaturnya sedemikian rupa. (**)