Untuk Meningkatkan Politik, diperlukan Peran kaum muda milenial dalam Pemilu 2024

Satunews.id

- Redaksi

Jumat, 15 September 2023 - 10:34 WIB

503 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bekasi // Dalam rangka menghadapi tantangan Pemilu 2024, kolaborasi Dari KPU Banten, Bawaslu Banten, Polda Banten dan PWNU Banten, menggelar Sosialisasi dan Edukasi bagi pemilih pemula untuk menjaga Indonesia dari politik identitas serta meningkatkan partisipasi pada pemilu, bertempat di SMA Negeri 1 Kota Serang & SMA Negri 2 Kota Serang. (14/09/2023).

Dalam rangka menyasar kaum muda, sebagai generasi muda yang harus mendapat pemahaman yang baik mengenai Pemilu, pemilih pemula sebagai salah satu claster dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan memahami politik identitas,

Perwakilan dari PWNU Banten, K.H. Amas Tajidin menyampaikan antisipasi dari segi spiritual dan akhlak, untuk menghindari politik SARA dan identitas agama sebagai kampanye politik untuk memecah belah bangsa. Dimana kaum muda sebagai pemilih pemula harus memilih kriteria calon pemimpin atah wakil rakyat dilihat dari program kerja yang ditawarkan dan bisa dirasionalkan serta di buktikan dalam impelementasi.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Politik identitas dalam prespektif islam harus berdasarkan konsep negara pancasila, dan tetap menjaga keberagaman dalam wawasan keindonesiaan.

Perwakilan dari KPU Banten, Aas Satibi memaparkan identifikasi politik identitas secara sederhana berkaitan dengan latar belakang seseorang, baik agama, budaya, suku, dan bahasa. Dampak yang timbul dari politik identitas, salah satunya yang mencolok adalah, “melahirkan polarisasi masyarakat atau masyarakat terpecah belah dan berkubu kubu, diskriminasi dan ketidakadilan, mengabaikan isu-isu esensial dan ketidakstabilan sosial dan politik.”.

Sebagai generasi muda, harus mengantisipasi dan memahami politik identitas, karena begitu bahayanya dampak yang timbul akibat kondisi sosial masyarakat yang kurang sehat dan objektif, apalagi memilih pemimpin selanjutnya. Dan mengajak menjadi pemilih milenial dan pemilih generasi Z, untuk menjadi pemilih cerdas.

“Menggunakan hak pilih dengan baik, dan memilih pemimpin yang diharapkan masyarakat.”

Sementara dari Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal, menuturkan,” pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dalam konteks politik identitas, polarisasi politik dan issue SARA yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara demokrasi, penyelenggraan pemilu baik KPU ataupun Bawaslu, menjaga pemilu yang damai dan bermartabat.” ucapnya.

Dalam rangka pengawasan Bawaslu mengajak Stop SARA, Suku, agama, ras dan budaya. Hal ini diakibatkan oleh ketimpangan sosial, intoleransi, hasut-menghasut dan penggunaan media masa yang menggiring opini ujaran kebencian, menyebarkan hoax atau berita bohong. Cerdas dalam memilih dan mengetahui informasi detail mengenai calon-calon pemimpin, serta melek digitalitasi dan literasi.

“Berdasarkan data statistik bahwa jumlah pemilih sebanyak 8.842.646 juta pemilih di Provinsi Banten, pemilih kaum muda 40% diantaranya pemilih milenial dan pemilih generasi Z, mendominasi dalam data pemilih, bahkan ada yang belum memilih, maka sosialisasi dan edukasi ini penting dalam rangka mencerdaskan kaum muda dalam menghadapi tantangan pemilu 2024 terutama menghindari dan mengantisipasi politik identitas, agar menjadi pemilih yang cerdas dan partisipasi kaum muda yang aktif tanpa golput di pemilu 2024.”imbuhnya.

(Red)**

Berita Terkait

Pengawasan Anggaran hingga Peluang Kerja Sama Dibahas Dalam Pertemuan DPRD Jawa Barat dengan Kongres Republik Rakyat Tiongkok
Ketua DPRD Kota Bandung Apresiasi Peluncuran 12 Layanan Psikolog Klinis di Puskesmas: Komitmen Nyata untuk Kesehatan Mental Warga
Bupati Jeje Tetapkan 131 Proyek Strategis KBB 2026, Jalan dan Puskesmas Jadi Prioritas
Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus Pajak Motor, Ganti Jalan Berbayar: Pakai Baru Bayar
Fahmi Ummi Hadir, Wawenag: Perempuan Harus Jadi Subjek, Bukan Objek
Kabid SDA SDABMBK Kabupaten Bekasi Disorot, Diduga Miliki CV Keluarga di Proyek Konstruksi
Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025
‎83 Rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 Disampaikan dalam Rapat Paripurna

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 16:20 WIB

Pengawasan Anggaran hingga Peluang Kerja Sama Dibahas Dalam Pertemuan DPRD Jawa Barat dengan Kongres Republik Rakyat Tiongkok

Selasa, 12 Mei 2026 - 22:43 WIB

Ketua DPRD Kota Bandung Apresiasi Peluncuran 12 Layanan Psikolog Klinis di Puskesmas: Komitmen Nyata untuk Kesehatan Mental Warga

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:54 WIB

Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus Pajak Motor, Ganti Jalan Berbayar: Pakai Baru Bayar

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:51 WIB

Fahmi Ummi Hadir, Wawenag: Perempuan Harus Jadi Subjek, Bukan Objek

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:08 WIB

Kabid SDA SDABMBK Kabupaten Bekasi Disorot, Diduga Miliki CV Keluarga di Proyek Konstruksi

Selasa, 12 Mei 2026 - 18:12 WIB

Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025

Selasa, 12 Mei 2026 - 12:12 WIB

‎83 Rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 Disampaikan dalam Rapat Paripurna

Selasa, 12 Mei 2026 - 10:37 WIB

Pemdes Klapanunggal Tancap Gas Bangun Infrastruktur, Kades Gonon Turun Langsung Kawal Pengaspalan Jalan Warga

Berita Terbaru