Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus Pajak Motor, Ganti Jalan Berbayar: Pakai Baru Bayar

satu news 01

- Redaksi

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:54 WIB

506 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus Pajak Motor, Ganti Jalan Berbayar: Pakai Baru Bayar

*BANDUNG,* – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor. Sebagai gantinya, Pemprov Jabar akan menerapkan sistem jalan berbayar atau pay per use bagi pengguna jalan.

Gagasan ini bagian dari konsep besar Pemprov Jabar untuk membangun infrastruktur jalan yang lebih berkualitas, modern, dan berkeadilan.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan yang berkualitas, mulus, memiliki drainase memadai, CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan,” ujar Dedi.

Pos pengamanan itu nantinya akan dilengkapi mobil derek, pemadam kebakaran, ambulans, dan tim paramedis untuk penanganan darurat di jalan.

Pakai Jalan Baru Bayar  

Jika infrastruktur sudah siap, Pemprov Jabar berencana memberlakukan sistem jalan berbayar sebagai pengganti pajak kendaraan bermotor.

Artinya menggunakan jalan baru bayar, kalau tidak menggunakan jalan ya tidak bayar,” kata Dedi.

Sistem ini dinilai lebih adil karena besaran pembayaran disesuaikan dengan intensitas penggunaan dan beban kendaraan. Kendaraan berat yang merusak jalan akan membayar lebih tinggi.

Dedi berharap, skema ini bisa membuat masyarakat menggunakan jalan lebih efektif, sehingga kemacetan berkurang dan kenyamanan pengguna jalan meningkat.

Masih Gagasan, Belum Kebijakan 

Dedi menegaskan, wacana ini masih tahap awal dan belum jadi kebijakan resmi. Pemprov Jabar sudah menyiapkan tim kajian untuk telaah lebih dalam.

Ini gagasan baru dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah bersama para akademisi dan berbagai pihak lainnya,” ujarnya.

Kajian akan mencakup regulasi, dampak ekonomi, teknologi, hingga kesiapan infrastruktur pendukung sebelum kebijakan diterapkan.

*HMS/Red*

Berita Terkait

Ketua DPRD Kota Bandung Apresiasi Peluncuran 12 Layanan Psikolog Klinis di Puskesmas: Komitmen Nyata untuk Kesehatan Mental Warga
Bupati Jeje Tetapkan 131 Proyek Strategis KBB 2026, Jalan dan Puskesmas Jadi Prioritas
Fahmi Ummi Hadir, Wawenag: Perempuan Harus Jadi Subjek, Bukan Objek
Kabid SDA SDABMBK Kabupaten Bekasi Disorot, Diduga Miliki CV Keluarga di Proyek Konstruksi
Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025
Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Bapenda Bandung Gelar Razia Gabungan di beberapa Titik
KDS Dorong KONI Kabupaten Bandung Lebih Selektif dan Fair dalam Pembiayaan Cabor di Porprov Jabar
‎83 Rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 Disampaikan dalam Rapat Paripurna

Berita Terkait

Selasa, 12 Mei 2026 - 22:43 WIB

Ketua DPRD Kota Bandung Apresiasi Peluncuran 12 Layanan Psikolog Klinis di Puskesmas: Komitmen Nyata untuk Kesehatan Mental Warga

Selasa, 12 Mei 2026 - 22:13 WIB

Bupati Jeje Tetapkan 131 Proyek Strategis KBB 2026, Jalan dan Puskesmas Jadi Prioritas

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:54 WIB

Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus Pajak Motor, Ganti Jalan Berbayar: Pakai Baru Bayar

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:51 WIB

Fahmi Ummi Hadir, Wawenag: Perempuan Harus Jadi Subjek, Bukan Objek

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:08 WIB

Kabid SDA SDABMBK Kabupaten Bekasi Disorot, Diduga Miliki CV Keluarga di Proyek Konstruksi

Selasa, 12 Mei 2026 - 12:12 WIB

‎83 Rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 Disampaikan dalam Rapat Paripurna

Senin, 11 Mei 2026 - 20:57 WIB

Wabup Subang Hadiri Rakor Sampah Jabar, Target 120 Mesin Pengolah untuk 600 Ton Sampah Per Hari

Senin, 11 Mei 2026 - 20:32 WIB

Bupati Garut Ingatkan: Jangan Jadikan Event Alasan Bertindak Tak Pantas

Berita Terbaru