satunews.id
KAB. BANDUNG – Pemerintah Kecamatan Baleendah
Kabupaten Bandung, menggelar musrenbang tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2025 tingkat Kecamatan di Gedung pertemuan Kantor Kecamatan Baleendah, Rabu(7/3/2024).
Dalam acara musrenbang RKPD tahun 2025 dihadiri oleh
4 Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil 6, Camat Baleendah Drs Eef Syarif Hidayatullah M.Si bersama Sekcam Baleendah
Ir. Agus Lukman, Ketua Tim
Tim Musrenbang, para Delegasi OPD kabupaten Bandung, Forkopimcam, para kepala Desa dan Lurah serta para peserta lainya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu Camat Baleendah Drs Eef Syarif Hidayatullah M.Si mengatakan, kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Baleendah ini
memang kegiatan rutin sebagai implementasi dari undang undang no 25 tahun 2024, terkait pengelolaan nasional bahwa keterlibatan pemerintah memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk ikut serta merumuskan merencanakan, “ucapnya.
Kemudian sambung Camat, menyepakati beberapa program – program usulan pembangunan untuk satu tahun kedepan yang sekarang dilakukannya pada tahun 2024 adalah untuk usulan 2025.
Adapun usulan -usulan yang sudah di tampung oleh kita kurang lebih sekitar 500 san.
Ia berharap semua usulan itu bisa terealisasi, ” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Anggota DPRD kabupaten Bandung Dapil 6 dari Fraksi PDI Perjuangan Yayat Sumirat SH, mengucapkan Alhamdulilah rangkaian Musrenbang di Dapilnya telah selesai dan berakhir pada hari ini .
“Adapun beberapa usulan yang disampaikan khusus untuk wilayah Baleendah adalah
masalah tataruang, yang Kedua masalah infrastuktur, lalu yang Ketiga masalah pelayanan pemerintah,” ujarnya.
Yayat Sumirat berharap, apa yang saya tadi sampaikan mohon dikaji oleh pihak pemerintah Kabupaten Bandung tentang perda penggabungan antar desa pemisahan kelurahan di desa sudah ada tinggal Vol,af karena dalam rangka Outputnya melayani masyarakat pagu yang dekati di kelurahan belanja nya ada di kecamatan saya usulkan untuk belanja itu disimpanlah langsung di kelurahan supaya lebih efektif efisiensi dan terarah terukur langsung kesadaran nah kondisi sekarang ini asisting pagu belanja di kelurahan itu disimpan di kecamatan,”ucapnya
Yang kedua kata Dia, masalah pagu negatif kemarin kita adalah 2023 510 usulan yang keluar 161 usulan itu menjadi problem juga maka kami harapkan kepada delegasi atau tim pasilitasi pembaginya adalah jumlah penduduk hampir 48 ribu sekian DPD nya 190 ribu luas sekali jangan jangan disamakan dengan daerah – daerah yang memang daerah tipologi pemerintahannya sangat unik ada kelurahan desa itu yang menjadi perhatian saya,” pungkasnya.
“Den*
