Bekasi, Satunews.id – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Amanat Perubahan Partai NasDem, Mustakim, SH, menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam keterangannya kepada media pada Rabu (16/7/2025), Mustakim menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi harus memiliki grand design pembangunan yang terukur, tidak parsial, dan tepat sasaran.
“Kita berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi ini punya grand design dalam pembangunan. Jangan sampai seperti selama ini, terkesan setiap tahun hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Tidak ada skala prioritas yang menyentuh kebutuhan utama masyarakat, terutama di sektor infrastruktur dan pelayanan publik,” ungkap Mustakim kepada wartawan.
Sebagai anggota Komisi 3 DPRD yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Mustakim menyampaikan kekhawatiran bahwa sejumlah proyek fisik yang berjalan selama ini masih bersifat sporadis dan tidak berdasarkan data akurat di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Program pembangunan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya karena ada anggaran. Jadi bukan semata-mata habiskan anggaran, tapi dampaknya juga harus terasa langsung oleh rakyat,” tegasnya.
Dalam konteks pengawasan, Mustakim menegaskan bahwa Komisi 3 akan terus menjalankan fungsi kontrol terhadap setiap kegiatan fisik, termasuk proyek jalan, saluran, dan perumahan rakyat. Ia menekankan pentingnya kualitas, bukan sekadar kuantitas.
“Saya melihat banyak kegiatan yang output-nya hanya sekadar angka. Padahal masyarakat butuh hasil yang bisa dinikmati dan bermanfaat jangka panjang. Kita ingin ubah paradigma ini ke depan, supaya anggaran betul-betul menyentuh keadilan pembangunan,” kata Mustakim.
Ia juga mengkritisi pola penempatan kegiatan yang menurutnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Ada desa yang jalannya masih rusak parah tapi tidak tersentuh pembangunan, sementara di tempat lain justru dilakukan betonisasi ulang yang sebenarnya belum mendesak. Ini harus dievaluasi total,” tambahnya.
Mustakim pun mengajak semua pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat sipil, untuk terlibat aktif dalam menyusun dan mengawal rencana pembangunan daerah ke depan.
“Transparansi, partisipasi publik, dan integritas adalah kunci. Kabupaten Bekasi ini potensinya besar, tapi kalau tidak direncanakan dan dikelola dengan baik, kita hanya akan jalan di tempat,” ujarnya.
*Mustakim Ajak Warga Aktif Sampaikan Keluhan dan Aspirasi*
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi III dari Fraksi Amanat Perubahan Partai NasDem Mustakim, SH, mengajak seluruh warga Kabupaten Bekasi, khususnya masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan cara menyampaikan langsung berbagai keluhan dan aspirasi yang mereka alami di lingkungan masing-masing.
Menurut Mustakim, komunikasi yang terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
> “Saya mengajak warga di Dapil 4 dan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, jika ada keluhan terkait infrastruktur, pelayanan publik, atau persoalan sosial lainnya, jangan sungkan untuk menemui saya langsung,” kata Mustakim.
Ia menegaskan bahwa dirinya siap turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat demi terciptanya solusi yang cepat, tepat, dan langsung dirasakan oleh warga.
> “Jika ada aduan saya siap datang langsung melihat kondisi di lapangan. Ini bagian dari tanggung jawab saya sebagai anggota DPRD,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat dari Fraksi Amanat Perubahan Partai NasDem, Mustakim menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, partisipasi, dan politik yang melayani. Ia menilai bahwa keluhan masyarakat adalah masukan berharga untuk pembenahan kebijakan dan penganggaran ke depan, terutama dalam bidang infrastruktur, perumahan rakyat, dan pelayanan dasar.
> “Jangan diam ketika ada ketimpangan atau persoalan di lingkungan kita. Suarakan, dan saya siap menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah,” pungkas Mustakim.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ikatan antara legislatif dan konstituen, serta mempercepat respon terhadap persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
(Red)
