CIMAHI, DISKOMINFO – Tingginya angka putus sekolah masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Dinas Pendidikan Kota Cimahi mencatat adanya kasus anak putus sekolah di jenjang SD dan SMP. Berdasarkan data Dashboard Verifikasi Validasi Anak Tidak Sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per Mei 2024, Kota Cimahi menghadapi 389 kasus Drop Out (DO) dan 544 kasus Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) di SD, serta 475 kasus DO dan 760 kasus LTM di SMP. Masalah ini membutuhkan perhatian semua pihak, mulai dari keluarga, komunitas, hingga stakeholder, untuk mencegah dampak sosial yang lebih besar dan mempersiapkan generasi mendatang menuju Indonesia Emas 2045.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Guru BK (Bimbingan dan Konseling) memainkan peran krusial dalam mencegah anak putus sekolah dengan menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung melalui layanan konseling. Untuk meningkatkan efektivitas peran ini, Dinas Pendidikan Kota Cimahi mengadakan kegiatan pendampingan bagi Guru BK dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta layanan konseling bagi murid rawan putus sekolah pada Selasa (27/08), di Aula SMP BPK Penabur Cimahi.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Suyatna, menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari strategi pencegahan dan penanganan kasus putus sekolah di kota tersebut. “Kasus putus sekolah biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakhadiran dalam pembelajaran, malas sekolah, pengaruh negatif pergaulan, kondisi ekonomi yang lemah, kurangnya dukungan keluarga, dan perundungan,” ujarnya.
Nana menekankan perlunya pendekatan holistik dan pencegahan dini. “Kami khawatir jika kasus ini tidak ditangani dengan baik, dapat berpotensi menjadi masalah sosial lebih besar seperti pengangguran, kejahatan, pernikahan dini, kemiskinan, dan stunting,” tambahnya.
Dinas Pendidikan bekerja sama dengan konselor sebagai narasumber untuk memberikan materi tentang layanan konseling dengan fokus pada kesehatan mental. “Kasus DO dan LTM memiliki berbagai penyebab, sehingga pendampingan intensif sangat diperlukan,” ungkap Nana.
Dinas Pendidikan juga melakukan upaya kolaboratif dalam pendidikan dengan pendekatan Babarengan, Asuh, Rencangan, dan Udunan untuk mencegah dan menangani kasus anak putus sekolah. Sebelumnya, pembekalan pendampingan bagi guru BK dan pengurus TPPK telah dilaksanakan pada 20 Agustus 2024.
Acara ini juga dihadiri oleh Fransiska Sulaemasari, S. Psi, sebagai narasumber (psikolog), Kepala Bidang Pendidikan SMP Tohari, dan Kepala Seksi Peserta Didik SMP Nia R. Fathiyah. (Bidang IKPS)
(Red)**
