Satunews.id, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat, Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, Ingatkan Purwanti Lee, bos PT. Sugar Group Companies (SGC), agar tidak “Cawe-cawe” Pemilihan KEPALA Daerah serentak di Lampung Tahun 2024 ini.
Pasalnya, Kata Ketum DPP PWDPI, M.Nurullah RS, sudah menjadi rahasia umum setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah bos SGC diduga tidak sedikit mengeluarkan anggaran untuk mendukung jagonya untuk maju dalam pilkada Lampung.
Ironisnya, jago-jago Perusahaan kebun tebu yang terpilih sebagai kepala daerah itu, mulai dari mantan Gubernur Lampung Ridho hingga Gubernur sekarang, Arinal Djunaidi dinilai gagal bangun provinsi Lampung.
“Bukannya Lampung tambah maju malah menjadi sorotan dunia. Tahun lalu Lampung viral dengan infrastruktur jalan yang hampir mayoritas rusak parah. Bahkan Lampung viral karena jalan rusak. Ini menjadi preseden buruk bagi masyarakat provinsi Lampung,” tegas Nurullaah RS, pada Selasa, (15/4/2024).
Oleh karena itu, Nurullah pada Pilkada Lampung yang dijadwalkan akan segera digelar secara serentak itu, sesuai dengan tupoksi organisasi profesi sebagai sosial kontrol, anggota PWDPI akan kawal pesta demokrasi di Lampung, agar tidak ada lagi para kaum kapitalis perusak demokrasi bermain politik uang di tanah kelahirannya.
“Jika semua perusahaan yang ada di Lampung ikut Cawe-cawe berikan dana untuk pilkada maka akan rusak demokrasi kita. Sebab dengan ‘Cawe-cawe’ akan tercipta politik balas Budi dan terjadi praktek KKN, sehingga banyak sumber keuangan yang seharusnya masuk ke kas daerah melalui pajak akan sulit terpenuhi. Karena, tidak menutup kemungkinan akan banyak perusahaan yang melakukan pengemplang pajak,” ujarnya.
Ketum PWDPI pun, menambahkan, Provinsi Lampung ini sangat kaya raya dengan Sumber Daya Alam (SDA), seperti di bidang perkebunan, kelautan, pertambangan, pertanian dan lain-lain.
“Jika dikelola dengan baik SDA Lampung bebas dari praktek korupsi maka masyarakat Lampung akan sejahtera. Konon kabarnya untuk beban Pajak PT.SGC saja Rp600 Miliar, yang semestinya berdasarkan sumber berita harus bayar Rp1 Triliun,” imbuhnya.
Masih menurut Ketum PWDPI, Nurullah, jika pajak negara ditertibkan untuk APBD provinsi Lampung bisa puluhan triliun tidak seperti saat ini hanya Rp.8 Triliun/tahun.
Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan semua kalangan untuk mengawal pilkada Lampung ini sangat dibutuhkan. Sebab rusaknya demokrasi akan berdampak besar pada perekonomian provinsi Lampung.(***)
