Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa penerapan unsur perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi merupakan langkah progresif dalam penegakan hukum. Dalam sebuah acara Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dengan tema “Optimalisasi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Rangka Pemulihan Dampak Tindak Pidana Korupsi”, Jaksa Agung menjadi pembicara utama.
Jaksa Agung mengungkapkan bahwa praktik korupsi yang terjadi di Indonesia telah menjadi masalah serius dan memiliki dampak yang merugikan perekonomian negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ujarnya, Selasa, (28/11/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kerugian perekonomian negara harus disebabkan oleh tindakan nyata yang berdampak signifikan terhadap negara dan masyarakat. Namun, definisi kerugian perekonomian negara masih bersifat luas dan tidak aplikatif sebagai instrumen pemidanaan.
Jaksa Agung berpendapat bahwa perumusan definisi kerugian perekonomian negara seharusnya diatur secara khusus dalam bentuk regulasi untuk menciptakan kepastian hukum. Hal ini memberi kesempatan bagi legislator dan penegak hukum untuk mempelajari kembali Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai bagian penting dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selanjutnya, Jaksa Agung mengapresiasi pemilihan tema pada FGD kali ini yang mencerminkan adanya krisis dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dia menekankan bahwa aparatur penegak hukum, terutama di bidang Tindak Pidana Khusus, harus mampu mengambil langkah taktis dan strategis dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.
Jaksa Agung juga menjelaskan mengenai upaya pemulihan kerugian negara melalui instrumen penyitaan yang diatur dalam Pasal 39 KUHAP. Selain itu, berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harta benda terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
Pada tahap penyidikan dan penuntutan, penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap benda yang terkait dengan perbuatan tindak pidana. Jaksa Agung menyebutkan bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti adalah salah satu cara untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) UNCAC, yang menekankan perlunya perampasan hasil kejahatan atau kekayaan yang nilainya setara dengan hasil kejahatan.
Jaksa Agung berpendapat bahwa pembaharuan hukum sangat diperlukan agar terwujud keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ia berharap kegiatan FGD ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai optimalisasi pidana tambahan sebagai pembayaran uang pengganti, yang akan memiliki dampak positif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa depan.
Selain itu, Jaksa Agung mengimbau untuk melanjutkan diskusi ini dengan kajian lebih lanjut oleh jajaran Tindak Pidana Khusus agar dapat menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan bermanfaat.
(Red)**
