Satunews.id, Bekasi – Aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung Bupati Bekasi pada Kamis (2/4/2026) diwarnai aksi saling dorong dan nyaris bentrok dengan petugas Satpol PP dan kepolisian. Massa mahasiswa dari Gabungan Organisasi Mahasiswa Se Kab. Bekasi memaksa masuk ke area depan gedung bupati, menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Perwakilan mahasiswa, Faisal (24), mengatakan bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi spontan, tapi telah melalui kajian dan pengumpulan data lapangan.
“Kami tidak asal turun melaksanakan aksi. Kami juga melakukan riset dan mencari data, bahwa memang ada poin-poin yang harus dibenahi,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu isu utama yang diangkat adalah penanganan banjir di Kabupaten Bekasi. Faisal menyebut bahwa pada tahun lalu hampir seluruh wilayah Kabupaten Bekasi terdampak banjir dan sekitar 100 rumah terendam.
“Tahun lalu hampir seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi terdampak banjir. Kurang lebih ada sekitar 100 rumah yang terendam. Ini menjadi PR bersama bagi pemerintah daerah dan DPRD,” katanya.
Mahasiswa juga menyoroti sektor pendidikan, menuntut pemerintah daerah memperhatikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Kami tidak mengesampingkan kuota untuk mahasiswa berprestasi. Namun, di sisi lain pemerintah juga harus memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu,” tegas Faisal.
Layanan kesehatan di Kabupaten Bekasi juga menjadi sorotan. Faisal menilai masih banyak warga yang memilih berobat ke Kota Bekasi karena kecewa terhadap kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Bekasi.
Perwakilan mahasiswa lainnya, Adil (23), menjelaskan bahwa gesekan dengan petugas adalah bagian dari dinamika aksi.
“Sebenarnya, gesekannya tidak terlalu berarti. Itu bagian dari dinamika aksi. Kami sudah meminta secara baik-baik kepada aparat kepolisian dan Satpol PP agar mempersilakan kami masuk,” katanya.
Adil menegaskan bahwa mahasiswa menuntut kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi dan Plt Bupati Bekasi untuk menemui massa aksi.
“Kami juga menuntut kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi dan juga Plt Bupati Bekasi. Selama dua orang itu belum hadir, kami akan tetap di sini untuk menunggu,” katanya.
Massa akan bertahan hingga malam jika tuntutan tidak dipenuhi. “Kalau mereka belum datang juga, kami tunggu sampai malam. Kami tunggu sampai mereka datang,” kata Adil.
Jika tuntutan diabaikan, mahasiswa mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan skala lebih besar.
“Apabila hal ini tidak diindahkan, kami pastikan pimpinan Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak akan pernah nyenyak setiap malam,” sambung Adil.
Hingga aksi berlangsung, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait delapan tuntutan mahasiswa.
Aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa Bekasi serius menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Apakah pemerintah daerah akan merespons tuntutan ini? Kita tunggu saja!
Pemerintah Kabupaten Bekasi harus segera merespons tuntutan mahasiswa dan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah hak masyarakat, bukan pilihan.
Kita harus terus memantau perkembangan situasi ini dan mendukung perjuangan mahasiswa untuk kebaikan Kabupaten Bekasi. Aksi mahasiswa ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran daerah.
Semoga pemerintah daerah dapat merespons tuntutan mahasiswa dengan baik dan segera mengambil tindakan konkret untuk memperbaiki kondisi di Kabupaten Bekasi.
(Red)
