Satunews.id, Kota Bandung, 15 Februari 2026 | Pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah mempercepat realisasi program perumahan rakyat di Kota Bandung melalui pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Program ini ditujukan untuk memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam membangun kolaborasi lintas pemerintahan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kota menjadi kunci keberhasilan program strategis tersebut.
“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dapat bergerak bersama menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat,” ujar Maruarar saat meninjau lokasi rencana pembangunan Rusunami, Kamis (12/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengakui, pelaksanaan program tidak lepas dari tantangan teknis maupun administratif. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga integritas, tata kelola yang transparan, kualitas bangunan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Program Rusunami di Bandung tidak hanya direncanakan di satu lokasi. Sejumlah kawasan potensial tengah dipetakan, termasuk Cimincerang di wilayah Bandung Timur. Konsep hunian vertikal ini diharapkan mampu menjawab keterbatasan lahan sekaligus menekan alih fungsi lahan produktif.
Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan perencanaan menyeluruh, mencakup aspek regulasi, pembiayaan, hingga skema pelaksanaan. Detail program ditargetkan dapat diumumkan pada akhir Februari 2026.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan harapan agar Kota Bandung memperoleh alokasi sekitar 1.000 unit rumah subsidi dengan skema kepemilikan.
“Skemanya berbasis hak milik, bukan relokasi. Sasaran kami masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah namun memiliki kemampuan mencicil,” jelas Farhan.
Ia menambahkan, pembiayaan akan diperkuat melalui dukungan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) agar cicilan lebih terjangkau. Pemerintah Kota Bandung juga mengusulkan agar tenaga pendidik, khususnya guru, menjadi salah satu kelompok prioritas penerima hunian.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan dukungan penuh Pemprov Jabar terhadap program tersebut. Menurutnya, pengembangan perumahan vertikal menjadi solusi strategis dalam pengendalian tata ruang perkotaan.
“Pendekatan hunian vertikal akan meminimalisasi alih fungsi lahan. Jika berhasil, model ini dapat direplikasi di kota-kota lain di Jawa Barat,” ujarnya.
Melalui kolaborasi lintas pemerintahan ini, diharapkan program Rusunami dapat menjadi solusi nyata bagi kebutuhan hunian layak masyarakat Bandung sekaligus mendukung pembangunan kota yang lebih tertata dan berkelanjutan.
(drj)
