Satunews.id
Kab. Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V, Humaira Zahrotun Noor, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Aula Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Selasa (03/02/2026).
Dalam sambutannya, Humaira Zahrotun Nur menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan program-program pemerintah benar-benar berjalan sesuai perencanaan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Humaira.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan pemerintah agar selaras dengan kepentingan publik, sekaligus menjadi jembatan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
“Kami hadir langsung ke desa untuk mendengar aspirasi masyarakat, mengetahui persoalan yang dihadapi, dan mendorong agar pelayanan publik terus ditingkatkan,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, Humaira secara khusus menyoroti permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah Dayeuhkolot dan dinilai masih menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada aktivitas serta perekonomian masyarakat.
“Banjir di Dayeuhkolot ini merupakan persoalan klasik yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan, tidak bisa hanya bersifat sementara,” ujar Humaira.
Ia menjelaskan, penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari normalisasi sungai dan drainase, pengelolaan sampah yang lebih baik, hingga penataan kawasan permukiman di daerah rawan banjir.
“Solusi banjir harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa. Selain infrastruktur, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga menjadi kunci utama,” tegasnya.
Kegiatan pengawasan tersebut berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab, sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Selain itu, melalui forum dialog bersama warga, Humaira menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait banjir,
“Kami akan membawa aspirasi ini sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi agar penanganan banjir di Dayeuhkolot bisa dilakukan lebih komprehensif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Humaira juga mendorong agar program-program penanggulangan banjir dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah dan mendapat pengawasan ketat, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat guna dan berdampak nyata.
(Asp)
