KOTA BANDUNG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan apresiasi kepada Pemda Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu dari 10 besar terbaik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat provinsi tahun 2024.
Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, dan Kota Bandung juga masuk dalam 10 besar kategori terbaik penerapan SPBE tingkat kabupaten dan kota 2024, yang diberikan Kementerian PAN RB di acara Digital Government Award SPBE Summit 2024 di Jakarta, Senin (27/5/2024).
Untuk mempertahankan prestasi ini sekaligus menambah jumlah kabupaten dan kota yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian PANRB, Pemdaprov Jabar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)Â Provinsi Jabar menggelar pendampingan evaluasi SPBE 2024 di Kota Bandung, Selasa (28/5/2024).
Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah dalam laporannya mengatakan, pendampingan terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman implementasi SPBE di seluruh OPD serta kabupaten dan kota.
“Sudah dimulai sejak awal bulan Mei melalui berbagai diseminasi hingga akhir Desember nanti, yang diikuti tim koordinasi SPBE OPD serta perwakilan kabupaten dan kota di Jabar,” jelas Ika.
Ia menambahkan, ada beberapa klaster atau kelompok peringkat SPBE di tingkat kabupaten dan kota, dimana klaster SPBE terbaik kini disematkan pada 10 daerah.
“Sisanya klaster baik dan ini perlu perhatian khusus. Bisa saling belajar terutama yang sudah memiliki peringkat SPBE terbaik untuk ikut memberikan pendampingan,” tegasnya.
Pasalnya, ke depan pelayanan publik berbasis teknologi hanya akan memakai _single sign on_. Pemdaprov Jabar sudah mulai melakukan integrasi berbagai aplikasi ke dalam Sapawarga untuk layanan publik dan Smart Jabar untuk layanan administrasi pemerintahan.
Sekda Jabar Herman Suryatman meminta Diskominfo untuk mengawal dan memastikan indeks SPBE kabupaten dan kota di Jabar di atas 3,5.
Herman mengapresiasi kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori sangat baik.
“Apresiasi kepada Kabupaten Karawang dan Provinsi Jabar yang masuk 10 besar. Yang lain harus mengejar, berlomba dalam prestasi itu baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, SPBE harus memberikan efek positif yang terukur dan jelas pada kesejahteraan masyarakat Jabar yang berjumlah 50 juta jiwa.
Aplikasi yang ada harus mampu melayani masyarakat sejak lahir hingga tua sehingga diperlukan data yang akurat dan tepat terkait kondisi Jabar untuk mengambil keputusan.
“Misalnya, sejak anak lahir, maka akte elektronik segera terbit, kemudian perubahan KK dan lainnya bisa diurus dengan cepat dan mudah,” tegasnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengungkapkan, Pemdaprov Jabar sudah sejalan dengan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan simplifikasi dalam penggunaan aplikasi digital pelayanan publik.
Pemdaprov Jabar juga telah mengembangkan aplikasi Sapawarga Jabar Super App. Melalui Sapawarga, berbagai layanan publik dapat dengan mudah diakses dalam satu aplikasi.
Secara terintegerasi, sejumlah layanan publik mulai dari urusan perpajakan, layanan kesehatan, informasi lowongan kerja hingga terkait kependudukan dapat diakses melalui satu kali _single sign on_.
*HUMAS JABAR*
*Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar*
*Ika Mardiah*
