*Sekda
KABUPATEN BANDUNG //– Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman membuka Rapat Koordinasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam rangka pengentasan kemiskinan di Grand Sunshine, Kabupaten Bandung, Selasa (30/4/2024).
Rakor ini bertujuan untuk membangun sinergi antar perangkat daerah di 27 kota/kabupaten dalam upaya peningkatan pemahaman fungsi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk pengentasan kemiskinan di Jabar.
Hadir dalam rakor tersebut para sekretaris daerah dan kepala perangkat daerah terkait dari 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat.
Ditemui seusai pembukaan rakor, Herman menyebut ada tiga strategi untuk melakukan skema percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Jabar. Pertama, yakni melalui penurunan beban pengeluaran masyarakat.
“Kurangi beban pengeluaran antara lain pastikan masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem mendapatkan perlindungan, bantuan, dan jaminan sosial sehingga beban pengeluarannya bisa diminimalisasi,” kata Herman.
Kedua, sambungnya, dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan mempermudah aksesibilitas terhadap permodalan dan izin usaha.
Ini mendorong pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga masyarakat miskin tidak banyak yang lari ke _bank emok_ atau rentenir.
“Jadi yang miskin harus diberikan kemudahan untuk mengakses lembaga-lembaga keuangan formal. Karena itu kita akan fasilitasi juga masyarakat miskin agar _literate_, kemudian punya persyaratan-persyaratan minimal untuk usaha serta memiliki NIB,” ujar Herman.
“Kita akan siapkan dan akselerasi sehingga yang miskin bisa mengakses keuangan formal, berbasis syariah, yang tentu dengan jasa yang murah dan sangat kompetitif. Insyaallah, yang miskin bisa meningkatkan pendapatannya,” imbuhnya.
Ketiga, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui kolaborasi bersama program strategis kabupaten/kota maupun provinsi.
Sedangkan untuk penurunan tengkes (_stunting_), Herman menyebut dua strategi sederhana yang harus terus rutin diupayakan di lapangan.
Pertama, sebelum kelahiran pada ibu hamil, pastikan ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah, juga memeriksakan diri ke petugas kesehatan minimal enam kali serta mendapatkan protein hewani seperti telur, daging, ikan, dan susu.
Kemudian yang kedua, setelah kelahiran, sasarannya adalah balita 0-6 bulan untuk dipastikan mendapatkan ASI eksklusif.
Balita 7-24 bulan supaya dipastikan selain mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP ASI), juga protein hewani.
“Saya kira sederhana saja, tapi yang menjadi sulit adalah eksekusinya dan itu butuh komitmen dari pemprov, pemkab/pemkot. Ayo kita bareng-bareng eksekusi,” ujarnya.
Herman menuturkan, dengan penanganan mulai dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari remaja, pasangan usia subur/calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan, maka kemiskinan dan _stunting_ di Jabar bisa menurun signifikan.
“Entaskan kemiskinan, wujudkan _zero new stunting_. Insyaallah, angka kemiskinan dan _stunting_ di Jabar akan menurun. Sekali lagi angka Jawa Barat adalah agregasi kabupaten kota. Oleh karena itu bersama-sama, kuncinya adalah sinergi, kolaborasi atau dalam bahasa Sunda adalah _sabilulungan_,” pungkasnya.
*HUMAS JABAR*
*Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar*
*Ika Mardiah*
