BANDUNG // satunews.id – Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung membentuk Tim Pendampingan Keluarga (TPK) di setiap tingkatan wilayah, baik tingkat kabupaten, maupun kecamatan dan desa.
Hal itu dimaksudkan dalam rangka penguatan peran TP PKK untuk berpartisipasi pada program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) BKKBN dan percepatan penurunan angka stunting.
“Tim Pendamping Keluarga ini antara lain terdiri dari bidan, Kader TP-PKK melalui Kelompok Dasa Wisma, dan Kader KB Desa yang melaksanakan pendampingan melalui serangkaian kegiatan,” ungkap Ketua TP PKK Kabupaten Bandung, Emma Dety Dadang Supriatna, saat membuka Rakerda Program Bangga Kencana Kabupaten Bandung, di Grand Pasundan Bandung, Senin (27/5/2024).
Menurut Emma, kegiatan yang dilakukan TPK di tiap tingkatan itu meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi bantuan sosial.
“Selain itu juga ada surveilans atau pengawasan untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting, dengan sasaran pendampingan antara lain para calon pengantin (catin) dan calon pasangan subur (PUS), ibu hamil, ibu pascasalin dan balita,” kata Emma.
Secara umum, sambung Bunda Bedas, TPK ini bertugas melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor risiko stunting dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, dan kesehatan.
“Tentu saja TP PKK tidak bisa bekerja sendirian. Selain sebagai mitra utama BKKBN, TP PKK juga memerlukan kolaborasi dengan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra kerja dari kalangan swasta yang bisa menjadi Bapak Asuh Stunting dalam melaksanakan program intervensi terhadap sasaran pendampingan,” tegasnya.
Terlebih lagi, kata Emma, pada 2024 Pemkab Bandung menargetkan angka prevalensi stuntig mencapai 17,81% dari target nasional 14%, atau turun dari tahun 2023 yang besarnya mencapai 22,33%.
Menyadari stunting memiliki potensi sebagai
ancaman dalam mewujudkan generasi berkualitas, Sekertaris Daerah (Sekda) Cakra Amiyana mengatakan diperlukan berbagai inovasi, sistem pemantauan dan evaluasi terpadu dari semua program prioritas dalam upaya menanggulanginya.
“Selain itu dibutuhkan juga dukungan dari seluruh komponen pembangunan, dan penguatan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan sebagai program bangga kencana dari mulai lingkungan terkecil,” ungkapnya. ( **)
