DKI JAKARTA // Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengadiri Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo membahas penanganan polusi udara Jabodetabek di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/8/2023).
“Hari ini kita akan membahas mengenai kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk, dan tanggal 13 Agustus 2023 DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan ‘Tidak Sehat,” ujar Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Presiden, terdapat beberapa penyebab polusi udara di Jabodetabek semakin mengkhawatirkan.
Sumber polusi itu menurut Presiden, kemarau panjang tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.
Kemudian, pembuangan emisi dari kendaraan solar dan bensin, serta aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.
“Jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik,” ujar Joko Widodo kepada pimpinan kementerian dan lembaga.
Presiden lalu meminta rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek. Instruksi lain, menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Presiden juga meminta untuk memperbanyak ruang terbuka hijau.
“Tentu saja ini memerlukan anggaran. Siapkan anggaran. Jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan _hybrid working: work from office, work from home_. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di Rapat Terbatas ini apakah 75:25 atau angka yang lain,” tuturnya.
Untuk jangka menengah Presiden meminta kementrian dan kepala daerah konsisten menerapkan kebijakan pengurangan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.
Ia pun mencontohkan LRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang bakal segera beroperasi untuk umum harus digenjot pemakaiannya.
“Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian Kereta Cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” sebutnya.
Terakhir Presiden menekankan pentingnya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam jangka panjang yang harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek.
“Terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” pungkas Joko Widodo.
Untuk _hybrid working_, Pemdaprov Jabar telah menerapkan Dynamic Working Arrangenment (DWA) yang mengatur jam kerja ASN secara fleksibel, dengan persentase kerja di kantor dan di luar kantor bervariasi.
Dalam hal transisi ke kendaraan listrik, Pemdaprov Jabar gencar sosialisasi mengajak warga Jabar beralih ke kendaraan listrik.
Selain Gubernur Ridwan Kamil rapat dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menteri LHK Siti Nurbaya, turut hadir para menteri kabinet.
(Red/hms)
