Satunews.id // KAB. BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku sangat bahagia dan senang setelah mengetahui lahan pertanian tanaman padi sawah hampir mencapai 80 hektare dari 218 hektare luas area Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Artinya hampir 40 persen lahan pertanian sawah dari luas area yang ada di Desa Cijagra tersebut.
Hal ini diungkapkan Bupati Dadang Supriatna saat melaksanakan Rembug Bedas ke-188 di GOR Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Senin (16/9/2024).
“Saya merasa bahagia. Yang menjadi pertanyaan, apakah lahan sawah ini mau ditetapkan menjadi lahan sawah selamanya atau bagaimana? Kalau sepakat, saya meminta kepada Kepala Desa Cijagra dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cijagra untuk mengadakan rapat merundingkan dengan pemilik lahan sawah tersebut. Kemudian keluar kesepakatan dan dituangkan dalam Perdes (Peraturan Desa) tentang Lahan Sawah Abadi,” tutur Bupati Dadang di hadapan jajaran pemerintahan maupun masyarakat dari berbagai unsur.
Jika Perdes itu sudah dibuat, maka Bupati Bandung akan memberikan dua kebijakan tentang lahan sawah abadi. Pertama adalah bakal dibebaskan tidak bayar pajak setiap tahunnya.
“Syaratnya Pak Kades dan Ketua BPD Desa Cijagra merundingkan, supaya dibuatkan dalam Perdes. Bukan berarti tidak boleh diperjualbelikan. Boleh diperjualbelikan. Tapi tidak boleh digunakan bangunan, baik itu untuk industri maupun perumahan. Tapi diperjualbelikan untuk lahan pertanian, silahkan,” tuturnya.
Kebijakan kedua, imbuh Dadang, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung diinstruksikan untuk fokus memberikan bantuan kepada para petani di Desa Cijagra itu.
“Dari mulai solokan tersier, primer dan sekunder. Sarana prasarananya kita perhatikan. Sehingga proses produksi lahan pertanian itu tidak terjadi stag. Itu syaratnya,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna ini.
Kang DS berharap Kepala Desa Cijagra dan Ketua BPD Cijagra membuat Perdes tentang Lahan Sawah Abadi. “Silahkan mau kapan saja, saya tunggu,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini sangat hormat terhadap para petani. Mengingat makanan yang dihasilkan dan dimakan sehari-hari hasil para petani.
“Termasuk pakaian yang kita pakai hasil para petani. Makanya saya sangat hormat kepada para petani. Saat ini 87.000 petani di Kabupaten Bandung diberikan BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.
Ia menyebutkan BPJS Ketenagakerjaan juga diberikan kepada guru ngaji, RT, RW, Linmas, Perangkat Desa, LPMD, BPD, kader PKK dan lain-lain.
Kang DS pun telah memberikan hibah kepada para petani. Pada tahun 2023 sebesar Rp 25 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp 19 miliar.
“Insya Allah tahun 2025 kita akan menganggarkan hibah Rp 50 miliar untuk para petani di Kabupaten Bandung,” kata mantan Anggota DPRD Kabupaten Bandung dua periode ini.
Lebih lanjut Kang DS mengungkapkan bahwa pada saat ia kampanye Pilkada Bandung tahun lalu, sebanyak 16.800 guru ngaji. Namun setelah didata kembali, guru ngaji mencapai 23.000 orang.
Sehingga Pemkab Bandung menganggarkan Rp 109 miliar untuk insentif guru ngaji, dan baru terserap 15.785 orang. “Masih ada slot. Karena berbasis sekolah, sehingga belum semuanya terakomodir. Guru ngaji yang belum terakomodir, anggarannya disimpan di BAZNAS,” ujarnya.
Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung ini mengungkapkan pada tahun 2025 mendatang, insentif guru ngaji selain di simpan di BAZNAS, juga dititipkan di kepala desa masing-masing.
“Semua guru ngaji bakal kebagian insentif,” ucapnya.
Ia pun turut mengungkapkan program Besti (Beasiswa Ti Bupati) untuk memberikan perhatian kepada anak anak yang berprestasi, terutama hafidz Al-Qur’an dan minimal satu juz Al-Qur’an dan prestasi lainnya.
“Tahun 2023, program Besti dianggarkan untuk 125 orang dan tahun 2024 ini sebanyak 250 orang. Tahun depan akan ditingkatkan untuk 500 calon mahasiswa yang akan menerima program Besti,” katanya.
Kang DS mengungkapkan untuk penanganan sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Bandung, membutuhkan anggaran sekitar Rp 2 triliun.
“Itu kebutuhan SD saja. Belum SMP, sekitar 100 unit sekolah masih terukur. Kalau SD, sebanyak 1.362 sekolah. Melihat kondisi sekarang, memprihatinkan. WC-nya saja tidak mencukupi. Mereka masih sekolah shif pagi, siang dan sore,” katanya.
Pada waktu UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) juga belum maksimal, belum ada penyesuaian standar nasional.
“Kegiatan belajar mengajar juga belum maksimal. Karena saya masih menemukan, ASN di sekolah itu hanya satu orang. Ini sangat prihatin pendidikan kita. Mudah-mudahan kedepan, setelah kita kaji, analisa, insya Allah saya akan fokus bagaimana untuk bisa meningkatkan pendidikan di Kabupaten Bandung, selain kesehatan dan daya beli untuk menjadi patokan meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia),” tuturnya.
Ia berharap dalam kepemimpinan kedepan, penanganan fisik bangunan maupun kebutuhan infrastruktur sekolah lainnya di Kabupaten Bandung bisa tertangani.
Menurutnya, dalam pemenuhan kebutuhan sekolah itu dalam upaya menghadapi Indonesia Emas 2045.
Lebih lanjut Kang DS mengungkapkan bahwa pada Januari 2025 mendatang, sekitar 51.000 orang baik itu bunda literasi, PKK, Posyandu, Pos KB, Sub KB akan diberikan insentif.
“Yang penting tidak boleh double anggaran,” katanya.
Dikatakannya, para ketua RT, RW, Perangkat Desa, Linmas, LPMD, BPD, kader PKK, dan para petani, yang hari ini sudah menerima BPJS Ketenagakerjaan baru bisa dua menerima manfaat.
Pertama jaminan kecelakaan kerja, kedua meninggal dunia ahli warisnya menerima santunan Rp 42 juta. Kalau sudah tiga tahun kepesertaannya ditambah Rp 174 juta.
“Januari 2025, ditambah lagi jaminan hari tua untuk penerima BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Kang DS juga menyampaikan capaian peningkatan PAD Kabupaten Bandung dari 960 miliar naik menjadi Rp 1,4 triliun. Kemudian APBD Kabupaten Bandung dari Rp 4,6 triliun naik menjadi Rp 7,4 triliun.
Selain itu Pemerintah Kabupaten Bandung selama kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna sudah meraih 380 penghargaan per hari ini.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung,” katanya.
Kang DS mengajak kepada masyarakat Kabupaten Bandung untuk mensukseskan Pilkada Serentak Nasional 27 November 2024 mendatang.
“Masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas. Tidak boleh golput. Tidak boleh saling menjelekkan. Saya mohon doa restu untuk melanjutkan kepemimpinan di masa yang akan datang,” katanya.**
