KAB.BANDUNG|satunews.id |Bupati Bandung Dadang Supriatna, kembali menerima penghargaan Muhammadiyah Award dalam rangkaian Semarak Milad Muhammadiyah ke-111 Tingkat Provinsi Jawa Barat dengan tema “Ikhtiar Menyelamatkan Semesta” di Gedong Budaya Soreang Kabupaten Bandung, Sabtu (16/12/2023).
Hadir pada kesempatan itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia
Muhadjir Effendy, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Ahmad Dahlan beserta pengurus, jajaran Forkopimda Jawa Barat, Forkopimda Kabupaten Bandung, perwakilan ratusan kader/jamaah Muhammadiyah dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat serta pihak lainnya.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat beserta seluruh tamu undangan yang hadir saat itu.
“Suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, karena saya pada hari ini berada di tengah-tengah Keluarga Besar Muhammadiyah Jawa Barat dalam perhelatan Muhammadiyah Award dan dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-111 Tingkat Jawa Barat,” kata Bupati Bandung dalam sambutannya.
Dadang Supriatna atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bandung mengucapkan selamat Milad Muhammadiyah ke-111 kepada Keluarga Besar Muhammadiyah.
“Ini sebuah usia yang sudah matang. Muhammadiyah tak henti memberikan kontribusi dan sangat signifikan bagi Indonesia, bahwa sejak puluhan tahun sebelum bangsa Indonesia ini meraih kemerdekaan,” tutur Dadang Supriatna.
Bupati Bandung berharap Muhammadiyah semoga tetap menjadi cahaya Islam kemajuan. Pada kesempatan ini pula, ia mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang sudah diberikan kepada Kabupaten Bandung.
“Muhammadiyah dapat meningkatkan motivasi dan etos kerja khususnya bagi saya, agar semakin giat untuk bekerja dalam melanjutkan pengabdian untuk Kabupaten Bandung yang semakin Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (Bedas),” ujarnya.
Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna mengungkapkan, bahwa dirinya baru 2,5 tahun menjabat Bupati Bandung. Ia pun turut mengucapkan terima kasih atas perolehan penghargaaan dari tingkat pemerintah pusat, provinsi dan sebagainya. Bupati Bandung menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung sudah mendapatkan ratusan penghargaaan secara nasional, provinsi dan lainnya.
Kang DS pun mengaku bahagia setelah mendapatkan penghargaan dari Ombudsman yang tadinya Kabupaten Bandung di angka 63 zona kuning, sekarang sudah berubah ke zona hijau dengan angka 96,16.
“Kabupaten Bandung meraih predikat ‘Zona Hijau’ dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023. Prestasi ini diperoleh dengan memperoleh nilai tinggi sebesar 96,16 dan mendapat opini ‘Kualitas Tertinggi’ dari Ombudsman Republik Indonesia (RI). Hal ini sekaligus menjadikan Kabupaten Bandung sebagai Kabupaten dengan penilaian pelayanan publik terbaik di Jawa Barat,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kembali meraih penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Penghargaan ini diberikan oleh Kemenpan-RB kepada instansi pemerintah yang berhasil mencapai tingkat integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik, serta terbebas dari praktik korupsi. Dalam hal ini, Pemkab Bandung dinilai mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di bawah kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna.
“Saat ini Kabupaten Bandung sudah masuk pada zona integritas untuk persiapan WBK, yang insya Allah ini kita lakukan untuk kemajuan Kabupaten Bandung. Tentunya saya persembahkan hal ini kepada warga masyarakat Kabupaten Bandung, terutama warga Muhammadiyah,” tuturnya.
Kang DS pun menyebutkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung meningkat, yang semula diposisi minus 1,87 persen dan saat ini sudah mencapai 5,35 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung sudah meningkat dan mencapai 73,16 poin. Ada tiga indikator yang membuat IPM meningkat, pertama harapan lama usia Kabupaten Bandung sudah meningkat menjadi 74 tahun dari 73 tahun. Selain itu, Kabupaten Bandung mendirikan lima rumah sakit baru yang bisa membantu masyarakat Kabupaten Bandung. Di antaranya, RSUD Bedas Cimaung, Kertasari, Pacira, Arjasari dan Bojongsoang.
Pemerintah Kabupaten Bandung juga menggulirkan sejumlah program pendidikan. Rata-rata lama sekolah tidak berbanding lurus dengan harapan lamanya sekolah, Kang DS memohon bantuan kepada Keluarga Besar Muhammadiyah karena pihaknya menggulirkan pendidikan paket A, paket B dan paket C untuk 50.000 orang. Kemudian pendirian 28 SMP baru, tetapi untuk pendirian SMA baru kewenangannya di Provinsi Jawa Barat. Ia pun berharap bantuannya ke Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mendirikan SMA baru di Kabupaten Bandung.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menyebutkan daya beli di Kabupaten Bandung juga meningkat, di antaranya melalui program guru ngaji dengan anggaran Rp 109 miliar per tahun yang diberikan kepada 17.000 guru ngaji.
“Termasuk ada program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan yang dianggarkan Rp 70 miliar. Program ini untuk mencegah atau meminimalisir bank emok di Kabupaten Bandung. Bank emok ini merusak karakter dan merusak akhlak warga masyarakat. Maka saya sepakat untuk memberantas bank emok di Kabupaten Bandung,” katanya.
Kang DS mengutarakan ADPD (Alokasi Dana Perimbangan Desa) yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah) Kabupaten Bandung yang semula Rp 280 miliar, saat ini sudah mencapai Rp 450 miliar.
“Peningkatkan ini tentu bukan keberhasilan secara pribadi, tapi ini juga keberhasilan semua. Tapi ini keberhasilan semua dan berdampak terhadap angka pengangguran yang asalnya 8,32 persen dan sekarang ini sudah ke 6,98 persen dan insya Allah ke 6,52 persen,” tuturnya.
Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah juga meningkat yang semula Rp 960 miliar, saat ini sudah mencapai Rp 1,3 triliun.
“Ini merupakan hasil kerja selama 2,5 tahun dan ini untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bandung,” katanya.
Lebih lanjut Kang DS mengatakan bahwa Pemkab Bandung tahun kemarin mendapatkan insentif kinerja sebesar Rp 20 miliar dan tahun ini sebesar Rp 27 miliar.
“Ini semua diberikan kepada warga masyarakat,” katanya.
Kang DS mengatakan bahwa pihaknya pada awal tahun 2024 akan memberikan perhatian kepada 72.000 kader PKK Kabupaten Bandung yaitu pemberian BPJS Ketenagakerjaan, selain itu kepada 88.000 petani yang akan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan.
“Semoga ini bisa membantu warga masyarakat Kabupaten Bandung dalam upaya mempertahankan inflasi yang sangat stabil karena ini ada peran dari para petani,” pungkasnya.**
