KOTA CIMAHI Puluhan orang yang tergabung dalam Asosiasi Petani Cabai (APC) Kota Cimahi lakukan demo ke kantor DPRD Kota Cimahi terkait masalah masa jabatan Penjabat (Pj) Walikota Cimahi H Dikdik Suratno Nugrahawan, Rabu (18/10/2023)
Mereka minta Mendagri memperpanjang masa jabatan Pj Walikota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan sampai terpilih Walikota Cimahi definitif.
Koordinator Asosiasi Petani Cabai Kota Cimahi, Theodorik Gultom minta kepada DPRD agar mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, agar Pj Walikota Cimahi tidak perlu ada penggantian yang baru, dan tetap dilanjutkan oleh PJ Walikota H Dikdik Suratno Nugrahawan.
“Jadi asosiasi petani cabai Kota Cimahi menghadap kepada lembaga DPRD, saat itu ada beberapa wakil ketua DPRD ada yang tidak menanggapi karena ada beberapa kesibukannya,” ucap Theodorik.
Koordinator Asosiasi Petani Cabai Kota Cimahi Theodorik Gultom. (foto:Bagdja)
Theodorik menilai DPRD kota Cimahi kurang peka terhadap aspirasi petani cabai.
“DPRD Kota Cimahi kurang peka terhadap kondisi yang terjadi di Kota Cimahi, tapi kami beruntung dapat diterima oleh wakil ketua dari Fraksi PDI-Perjuangan,” jelasnya.
Akhirnya, lanjut Theodorik, pihaknya telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dari Fraksi PDI-P, Purwanto.
“Adapun aspirasi yang kami sampaikan adalah bahwa Kota Cimahi ini lagi proses pembangunan, dan harap digaris bawahi, kami bukan membela Pak Dikdik selaku PJ Walikota Cimahi,” ucapnya.
Tetapi lanjut Theodorik, pihaknya membela lembaga walikota Kota Cimahi.
“Saat ini Kota Cimahi sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, dari akibat kegaduhan ini, akhirnya stigma terhadap kota Cimahi jadi terdampak, menjadi negatif,” tegasnya.
Padahal pembangunan sedang berjalan secara baik-baik saja. “Kenapa dari pihak Kementerian Dalam Negeri kok tidak sabar, nanti juga adanya pilkada, kenapa sih kok tidak dilanjutkan saja PJ Walikot nya,” ujarnya.
Apalagi Dikdik adalah seorang Sekda, dan sangat paham terhadap kondisi Kota Cimahi. “Selama beliau menjabat, sudah ada tonggak-tonggak pembangunan, apabila nanti Penjabat (PJ) itu berganti lagi, Cimahi ini seolah-oleh uji coba, mau seperti apa masyarakat Cimahi merasakan dan menikmati proses pembangunan yang sudah berjalan ini,” terang Theodorik.
Theodorik juga menegaskan kepada DPRD Kota Cimahi, bahwa sebelum tanggal 22 Oktober 2023 masa jabatan PJ Walikota habis.
“Maka DPRD Kota Cimahi supaya menyampaikan surat ke Kemendagri agar PJ ini diperpanjang,” ulasnya.
Ditambahkan oleh Theodorik, bahwa Asosiasi Petani Cabai tidak membutuhkan pengganti, tetapi Kemendagri mencabut kembali pemberhentian PJ Walikota Cimahi diubah jadi diperpanjang.
“Apakah seorang Profesor doktor sebagai pengganti Penjabat Walikota Cimahi dalam satu tahun akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di Kota Cimahi, dengan jabatan yang terbatas?,” Theodorik balik bertanya.
Jadi menurut Theodorik, bila terjadi bongkar pasang PJ Walikota Cimahi, Cimahi seperti jadi kelinci percobaan saja oleh yang berkuasa.
“Bila terjadi penggantian terus menerus, mau kapan pembangunan ini akan terjadi?,” Jelasnya.
Theodorik juga mengakui bahwa Kemendagri mempunyai hak prerogatif untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang jabatan PJ.
“Sepertinya, ditahun politik ini menjadi berbau politik, dengan kalimat bahwa diberhentikan pakai Pers Conference, dan media massa meramaikan pencopotan, pemberhentian, padahal lebih elok Kemendagri melayangkan surat ke Pemerintah Kota Cimahi bahwa PJ tidak diperpanjang,” ujarnya.
Karena kegaduhan akibat pemberitaan tersebut, Theodorik terjun kemasyarakat rata-rata masyarakat mempertanyakan ada terjadi apalagi di Kota Cimahi.
“Terjadi apalagi di Cimahi sehingga PJ itu dicopot, ini dampak yang tidak bagus, kondisi Cimahi jadi terganggu, dan kami sebagai masyarakat Cimahi khususnya petani cabai jadi merasa terganggu,” tegas Theodorik kembali.
Selanjutnya menurut Theodorik juga karena di Cimahi tidak ada Asosiasi Petani Cabai, setelah statement Tito Karnavian pencopotan PJ Walikota Cimahi karena inflasi beras dan cabai.
“Maka kami membentuk Asosiasi Petani Cabai, karena di Cimahi awalnya tidak ada Asosiasi Petani Cabai,” imbuhnya.
Begitu pula menurut Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Purwanto dari Fraksi PDIP yang menerima audensi Asosiasi Petani Cabai bersama Frdi Siagian, diruang pimpinan DPRD Kota Cimahi.
“Aspirasi rekan-rekan akan kami sampaikan kepada Ketua DPRD kota Cimahi untuk dibahas semua pimpinan dan aspirasi tersebut akan dilayangkan ke Kemendagri. Kami hanya menyampaikan saja tapi kewenangan diterima atau tidaknya aspirasi tersebut, adalah kewenangan Kemendagri,” papar Purwanto.
Fredipun memberikan masukan pula kepada Asosiasi Petani Cabai, bahwa DPRD Kota Cimahi hanya menyampaikan aspirasi saja.
“Terkait diterima atau tidaknya oleh Kemendagri itu hak prerogatif Kemendagri, saya hanya mengusulkan bila Pak Dikdik akan mencalonkan walikota periode 2024 menurut saya lebih baik persiapan untuk pencalonan saja, karena baru saja menjabat sebagai PJ Walikota kinerja sudah sangat baik, apalagi kalau beliau menjabat sebagai walikota definitif pasti pembangunan Kota Cimahi akan lebih baik lagi,” sarannya.
(T.Nay)**
